LAMPUNG TENGAH – Petani merupakan aktor utama dalam produksi pangan. Oleh karena itu, kesejahteraan menjadi perhatian penting dalam ketahanan pangan.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, salah satu tantangan dalam peningkatan kesejahteraan petani adalah jaminan penyerapan hasil produksi.

"Salah satu upaya deradikalisasi adalah bagaimana aspek kesejahteraan ini diperhatikan. Artinya apakah pertanian kita bisa memberikan jaminan kepada petani bahwa mereka mendapat keuntungan dari usaha tani. Karena itu, Bapak Presiden Joko Widodo memberi amanah kepada kami untuk mendorong terbangunnya ekosistem di bidang pangan," ujar Arief dalam sambutannya pada ‘Program Pelatihan Pertanian Dalam Rangka Deradikalisasi Bagi Warga Binaan Densus 88 Anti Teror Polri’ di Kampung Sriwijaya Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Sabtu (6/1/2024).

"Salah satu tantangan dari aspek ini adalah kesiapan offtaker hasil pertanian. Ini yang kita desain sedemikian rupa, pemerintah sudah menyiapkan instrumen hukumnya yaitu Perpres (Peratura Presiden) Nomor 125 tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Kita siapkan BUMN pangan sebagai standby buyer, sehingga hasil produk petani bisa terserap dengan baik," tambahnya.

Untuk menyerap dengan hasil baik, Arief mengatakan, ada dua aspek yang harus diperhatikan. Pertama, petani perlu menanam sesuai kebutuhan pasar. Kedua, penyediaan faktor-faktor pendukung produksi yang mesti dapat berjalan dengan baik.

"Yang kita bangun hari ini mesti end to end. Gak bisa sepotong-potong. Kalau bicara hari ini, hari ini adalah hulu. Ke depan saya ingin tekankan, apa yang kita tanam adalah apa yang diperlukan oleh market. Jadi tidak ada lagi kejadian membuang-buang hasil panen karena tidak terserap pasar," ungkapnya.

“Aspek kedua yang juga tidak kalah penting adalah memastikan input produksi seperti pupuk, benih, air, alsintan (alat dan mesin pertanian) benar-benar dapat berjalan dengan baik. Ini tentu kita dukung kementerian teknis dalam mewujudkannya,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, BUMN pangan dalam upaya menyerap hasil produk petani nasional, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan besaran subsidi bunga dalam rangka penyelenggaraan CPP. Subsidi bunga ini diberikan kepada Perum Bulog dan ID FOOD sebagai BUMN pangan yang ditugaskan oleh NFA dalam memperkuat stok CPP.

Kisaran besaran subsidi bunga pinjaman yang ditetapkan antara 3 sampai 4,5 persen. Ini dapat dilaksanakan melalui 2 skema, yakni skema dengan penjaminan dari pemerintah dan skema tanpa penjaminan. Plafon pinjaman hingga Rp 28,7 triliun merupakan pinjaman yang dapat diajukan oleh BUMN pangan guna mendapatkan fasilitas subsidi bunga dari pemerintah.

“Dengan adanya kebijakan pembiayaan seperti ini kepada BUMN pangan, kita ingin agar sedulur petani bisa tenang dan fokus untuk tingkatkan produksi dalam negeri, karena nanti hasilnya kita serap dengan harga yang baik. CPP yang kuat tentu kita perlukan dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah,” ucap Arief.