JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) kementerian Perhubungan berhasil mencatatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Semester II Tahun 2023 sebesar Rp4,964 T atau melampaui target sebesar Rp4,400 T.

"Namun demikian, usaha untuk bisa meningkatkan PNBP harus terus dilakukan dengan tata kelola PNBP yang optimal," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi dalam acara Evaluasi dan Pemutakhiran Data PNBP di Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Sejak tahun 2019 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menerapkan mekanisme Maksimum Pencairan (MP) PNBP secara terpusat. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi contoh bagi Kementerian Hukum dan Ham serta Kementerian Agama dalam penerapan MP PNBP secara terpusat.

"Sesuai  PMK 110 Tahun 2021 bahwa MP PNBP menggunakan Surat Edaran Maksimum Pencairan (SE MP) melalui 3 tahapan yaitu Tahap I sebesar 60% pada bulan Januari, Tahap II sebesar 80% pada bulan Juli, Tahap III  sebesar 100% pada bulan Oktober," ujar Antoni

Ditjen Hubla memberikan penghargaan atas capaian realisasi PNBP kapada para unit pelaksana teknis (UPT) yang dibagi dalam lima kategori, yaitu realisasi PNBP kurang dari Rp1 Miliar yang diraih oleh UPP Kelas III Marapokot, KSOP Kelas IV Kalianget, dan UPP Kelas II Bajoe.

Kemudian, realisasi PNBP lebih dari Rp1 M hingga Rp10 M, yaitu KSOP Kelas III Lembar, UPP Kelas II Nusa Penida, dan UPP Kelas III Manggar.

Selanjutnya, realisasi PNBP lebih dari Rp10 M, yaitu UPP Kelas III Pulau Bunyu, KSOP Kelas II Tanjung Buton, dan KSOP Kelas I Bitung.

Sedangkan realisasi PNBP terbesar adalah KSOP Kelas I Banjarmasin, KSOP Kelas I Samarinda, dan KSOP Utama Tanjung Priok.

Terakhir dengan kategori Koordinator PNBP Wilayah Terbaik, yaitu KSOP Kelas I Panjang.