BANDUNG - Anggota Komisi VI Darmadi Durianto mendorong segera dibentuk Panja Pengawasan Pangan. Sektor pangan kerap dinilai menjadi penyumbang inflasi tertinggi, terutama menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru (Nataru) 2024.

Hal tersebut terbukti lantaran harga pangan pokok secara pelan namun konsisten mengalami kenaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyampaikan komoditas pangan masih menjadi penyumbang inflasi terbesar pada November 2023. Sebab itu, imbuhnya, Komisi VI DPR akan menindaklajuti secara serius.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menilai swasembada beras yang dicanangkan oleh Pemerintah bersama BUMN sektor pangan belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Di sisi lain, PT Bulog telah mengantongi izin untuk impor beras sebanyak 3,8 juta ton pada tahun 2023. Namun, berdasarkan laporan yang diterima, harga beras malah menanjak.

Padahal, kuota tersebut merupakan jumlah impor beras terbesar selama lima tahun terakhir.

"Sekarang kok udah impor begitu banyak, harganya malah naik berkisar Rp15.000. Kita turun ke lapangan ke masyarakat ibu-ibu pun mengeluh (karena) harga kebutuhan pokok tidak terkendali. Apa yang salah dari strategi PT Bulog ini?" ungkap Darmadi seperti dilansir dpr.go.id, Jumat (8/12/2023).

Sebab itu, ia mempertanyakan kolaborasi antara dua pihak tersebut. "Mungkin itu harus diteliti. Sebenarnya, saya pribadi, harus ada Panja pengawasan untuk meneliti apakah ada mafia yang bermain di sini, apakah pemerintah yang salah strategi, atau bagaimana, itu yang harus dikaji lebih mendalam," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Selain PT Bulog, dirinya pun mempertanyakan PT Sang Hyang Seri dalam mendukung peningkatan produksi pangan melalui penyediaan benih padi. Berdasarkan laporan kinerja keuangan yang diterimanya, perusahaan tersebut merugi hingga mencapai Rp77 miliar dan dinilai belum mampu mengerek produksi beras di Indonesia secara signifikan.

Diketahui, PT Sang Hyang Seri kerap menerima penyertaan modal negara (PMN). Akan tetapi, menurutnya, jika tidak mampu mencapai target, Komisi VI akan mengevaluasi apakah PT Sang Hyang Seri berhak atau tidak menerima PMN pada tahun mendatang. "Nah, ini pun juga menjadi pertanyaan. Soal PNM ke depannya nanti akan dibahas lebih lanjut di Komisi VI DPR," tandas legislator Dapil DKI Jakarta III itu.