JAKARTA – Sekretariat Jenderal DPR RI Indra Iskandar meresmikan program satu data DPR RI sebagai wujud implementasi satu data Indonesia, Jumat (24/11/2023).

Melalui program ini, DPR RI berusaha mewujudkan interoperabilitas data atau penggabungan data dari berbagai sumber untuk mendukung pengambilan keputusan.

Interoperabilitas adalah kemampuan aplikasi dan sistem untuk secara aman dan otomatis bertukar data tanpa memandang batas-batas geografis, politik, atau organisasi.

"Jadi, isu satu data di DPR ini sangat penting bagi DPR sebagai basis dalam hal pengambilan keputusan, baik dalam hal penyampaian diskusi dengan pemerintah maupun juga dalam hal pengambilan keputusan politik lainnya berkaitan dengan UU," ujar Indra seperti dilansir dpr.go.id, Sabtu (25/11/2023).

Lebih lanjut, Indra menuturkan Satu Data DPR RI adalah bagian dari upaya untuk memudahkan akses bagi stakeholderyang berkepentingan terhadap data dan informasi yang dihasilkan DPR RI. Sisi lain, DPR RI sebagai salah satu lembaga Pemerintah juga perlu melakukan upaya pengelolaan data secara baik dan mampu dipertanggungjawabkan.

Selaras dengan itu, Satu Data DPR akan terintegrasi dengan Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia adalah sebuah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan data dari berbagai lembaga pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data pemerintah serta memudahkan akses terhadap data tersebut.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan diskusi seputar IT tentang Forum Satu Data DPR RI dengan menghadirkan Narasumber Dini Maghfirra sebagai Sekretaris Satu Data Indonesia Kementerian PPN/Bappenas dan Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Prof Yudho Giri Sucahyo. Turut hadir Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono,  Deputi Bidang Persidangan Suprihartini dan diikuti seluruh pejabat di seluruh unit kerja sebagai produsen data dilingkungan DPR RI.

Kepala Pusat Teknologi Informasi (Kapustekinfo) Djaka Dwi Winarko menyampaikan forum tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data di lingkungan DPR RI sesuai dengan standar atau meta data. Adapun Forum Satu Data terdiri dari eselon dua setiap unit kerja yang bertugas sebagai produsen data.

"Semisalnya data di Biro Persidangan I, (yaitu)!data mengenai agenda rapat selama satu tahun. Ada rapat apa saja, terus risalahnya apa saja, kesimpulan dan laporan kunjungan kerja. Nah, semuanya itu akan di-compile menjadi satu, lalu kita kirimkan kepada forum satu data. Tetapi tidak semuanya, hanya data yang masuk kategori prioritas. Lalu dari Forum Satu Data akan kita kirim secara digital ke Portal Satu Data Indonesia," jelas Djaka.

Diharapkan, semua pihak dapat menjalankan prinsip - prinsip Satu Data Indonesia dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan data sehingga bisa menjadi landasan untuk merumuskan standar, prosedur, agar data bisa diintegrasikan, dielaborasikan dan dimanfaatkan secara efektif.