YOGYAKARTA – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus mendorong upaya peningkatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) untuk menopang ketersediaan dan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Hal ini penting untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis kemandirian pangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani dalam Rapat penguatan Lumbung Pangan Masyarakat pada Kamis (24/11/2023) di Yogyakarta.

“Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan, keberadaan lumbung pangan memiliki peran vital dalam menjaga ketersediaan pangan masyarakat, apalagi urgensi pengembangan lumbung pangan adalah untuk memaksimalkan produksi dalam negeri. Ini senada dengan yang digaungkan oleh Kepala NFA bahwa kemandirian pangan juga dapat diwujudkan dari program lumbung pangan seperti ini,"ucap Rachmi.

Sementara itu, NFA mendukung peningkatan peran BUMD dan Gapktoan di daerah dapat membantu pemerintah dalam menyangga ketahanan pangan daerah dan menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan nasional.

“Kami mendukung agar peran BUMD pangan dan Gapoktan dapat dioptimalisasi dalam memperkuat cadangan pangan daerah. Kolaborasi antar BUMD dan Gapoktan saat ini sangat membantu pemerintah dalam pengendalian inflasi di daerah. Oleh karena itu, BUMD dan Gapoktan harus didukung untuk berperan lebih dalam ekosistem pangan nasional” papar Rachmi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Taru Martani, Nur Achmad Affandi mengatakan, sebagai salah satu BUMD, PT Taru Martani mendapat penugasan dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk terlibat dalam pengelolaan mengelola cadangan pangan pemerintah DIY. Saat ini, pihaknya telah bekerjasama dengan sejumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk menyerap gabah petani.

“Sejak 2019, PT Taru Martani dipercaya sebagai tempat penitipan cadangan pangan milik Pemda DIY, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Saat ini kami bekerja sama dengan gapoktan yang punya penggilingan di daerah-daerah. Hal ini dimaksudkan agar ketika bahan pangan itu sewaktu-waktu dibutuhkan bisa secara cepat didistribusikan,”  ujar Affandi.

Lebih lanjut Rachmi mengatakan penguatan kelembagaan lumbung pangan masyarakat kami dorong agar ada pemisahan antara pengelola produksi dan managemen. Sebab, pada praktek di lapangan petani yang mengurusi hulu akan kesulitan mengembangkan kegiatan bisnis di lumbung pangan.

“Pengembangan jejaring kemitraan dan kerjasama dengan para pihak bisa menjadi penggerak untuk penyaluran dan penjualan hasil produksi anggota lumbung. Saat ini cadangan pemerintah bukan hanya komoditas beras namun ada 11 komoditas lainya, sehingga kami mendorong lumbung pangan masyarakat dapat mengembangkan usaha pangan yang komoditas di wilayahnya dibutuhkan’’, ujar Rachmi.

Terpisah, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menyatakan dukungan penguatan lumbung pangan masyarakat dalam penguatan cadangan pangan pemerintah dan menjadi salah satu instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan di daerah. 

"Dengan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat ini, maka cadangan pangan di daerah bisa lebih kuat untuk menopang stabilitas pasokan dan harga pangan. Hal ini penting karena pangan berkontribusi signifikan terhadap pengendalian inflasi. Badan Pangan Nasional secara rutin hadir dalam rakor pengendalian inflasi bersama Mendagri dan seluruh kepala daerah untuk memantau dan mendorong daerah untuk terus mengendalikan inflasi.” ujar Arief.

Adapun jumlah Lumbung Pangan Masyarakat dari tahun 2009 sampai 2022 mencapai 8.718 unit di mana pemerintah pusat melalui DAK APBN telah melakukan fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat kepada 4.868 LPM di 388 Kab/Kota di 33 Provinsi.  Sementara LPM yang dibangun melalui pemerintah daerah melalui APBD mencapai 3.188 LPM, dan yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat mencapai 662 LPM. Sementara untuk tahun 2022, sebanyak 516 LPM di 26 provinsi telah menerima fasilitasi DAK senilai 1 miliar rupiah per kelompok dalam bentuk RMU, bed dryer, lantai jemur dan gudang. Kolaborasi antar LPM diharapkan dapat memperkuat kegiatan LPM dan cadangan pangan masyarakat.