TIMIKA – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyatakan, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Timika, Papua Tengah, tidak boleh kurang dari seribu ton. Di sisi lain, Arief juga mengakui bahwa Timika termasuk wilayah yang aktif menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM).

Arief menyampaikan hal itu saat membuka acara Gerakan Pangan Murah (GPM) di Timika, Papua Tengah, Kamis (23/11/2023).

"Bapak Ibu, saya titipkan salam dari Bapak Presiden Joko Widodo. Kemarin baru bertemu beliau di Biak. Sebelumnya kami dari Jayapura, cek stok di sana. Kemudian di Biak juga. Sampai di Timika, tadi langsung ke Gudang Bulog, memastikan beras untuk Mimika, semuanya selalu tercukupi," papar Arief di depan warga yang berkumpul di Lapangan Pasar Lama, Kota Timika.

"NFA berikan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Mimika karena sangat konsisten dalam mengadakan GPM. Di sini adalah salah satu kabupaten yang paling aktif melaksanakan GPM," ungkap Kepala NFA.

Untuk diketahui GPM di Timika sampai hari ini telah terlaksana sebanyak 26 kali. Operasi pasar melalui GPM dilaksanakan pemerintah agar dapat menekan harga pangan di tingkat konsumen.

"Saya pernah tinggal di Timika selama 4 tahun, sehingga saya bisa merasakan saudara-saudara di sini memang sangat memerlukan bahan pangan pokok. Jadi khusus untuk Bulog di sini, stok CBP tidak boleh kurang dari 1.000 ton. Dengan itu, kita pastikan produk-produk seperti beras, selalu ada di GPM sepanjang tahun," urai Arief.

"Lalu untuk harganya, ada subsidi, baik dari pusat maupun daerah, karena Bapak Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Tito Karnavian memperbolehkan menggunakan anggaran dari pemerintah daerah untuk subsidi harga di GPM, sehingga masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau," pungkasnya.

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo agar penyaluran CBP dimasifkan ke masyarakat. Salah satunya melalui penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) GPM di semua daerah. Ini tentunya juga sebagai salah satu strategi pengendalian inflasi.

Sampai dengan 22 November, realisasi SPHP beras di tingkat konsumen secara nasional telah mencapai 965.684.859 kg atau 89 persen dari total 1.085.000 kg. Sementara untuk Provinsi Papua dan Papua Barat secara kolektif telah menyentuh angka 13.834.480 kg atau 69,17 persen dari total target 20.000.000 kg.