JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meluncurkan tiga buku yang diberi judul `Trilogi Kesejanteraan: Platform Ekonomi Politik Menuju Indonesia Superpower Baru` di Taman Sriwedari Cibubur, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/11/2023).

Peluncuran buku buku Trilogi Manifesto Kesejahteraan tersebut dihadiri Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) 2003-2008 Burhanudin Abdullah ini. Juga bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 Oktober dan Milad Fahri Hamzah ke-52.

"Buku pertama tentang `Mengapa Indonesia Belum Sejahtera` ini kaitanya dengan kritik-kritik teoritis tentang cara menghitung kesejahteraan di Indonesia dengan indikator yang salah dan penuh ketidakadilan," kata Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini.

Buku kedua, lanjut lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) ini, berjudul “Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan.” Buku tersebut berisi tentang bagaimana mengoreksi kebijakan kesejahteraan yang ada di Tanah Air

"Kedua buku itu saya tulis Ketika masih menjadi anggota DPR RI. Setelah pension dari DPR, baru saya ketiga “Manifesto Kesejahteraan.” Buku ini menyoroti kesejahteraan secara lebih komprehensif. Buku ini adalah sebenarnya promosi terhadap ekonomi Pancasila," ujarnya.

 

Gratis Hingga Kuliah

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengatakan, bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kemajuan pendidikan, sementara wajib belajar pendidikan Indonesia masih antara 6-9tahun, harusnya dinaikkan menjadi 12 tahun.

"Saya ingin berpesan kepada Pak Burhanuddin selaku Ketua Dewan Pakar, karena Pak Prabowo ini konsen dengan isu pendidikan. Jadi kalau misalnya kita membuat momen of lucky anak Indonesia sampai dia berumur 18 tahun, maka negara sudah mulai harus menyentuh sejak dalam bentuan ibu hamil, kemudian 1.000 pertama dan kemudian sekolah gratis hingga kuliah," kata Anis Matta.

Demi kemajuan SDM Indonesia, negara harus mulai melakukan bantuan pendidikan hingga gizi sampai umur 20-22 tahun.

"Jadi paling tidak sampai umur 20 tahun harus ada sentuhan negara yang kuat. Jadi wajib pendidikan itu yang diurus negara sampai umur 23 tahun, selesai dia kuliah. Insya Allah akan muncul generasi Indonesia yang lebih kuat," katanya.

Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran sependapat dengan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta. "Kita memang harus membangun infrastruktur pendidikan dan sosial dengan wajib belajar 12 tahun, ijazah diberikan untuk SMA saja. Nah, ijazahnya digunakan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, kalau SD dan SMP cukup diberikan sertifikat saja," kata Burhanuddin Abadullah.

Burhanuddin menegaskan, pendidikan menjadi fokus calon presiden (capres) Prabowo Subianto, karena lulus pendidikan yang akan menyerap tenaga kerja dan menggairahkan kegiatan masyarakat.

"Nanti ujung-ujungnya adalah mensejahterahkan masyarakat dengan pertumbuhan yang lebih baik,” katanya.