JAKARTA - Cita-cita mulia mewujudkan Indonesia zero emisi karbon pada 2050 terganjal pendanaan. Dibutuhkan investasi tahunan triliunan dolar AS guna membangun infrastruktur transisi energi.

"Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan proses transisi energi menuju zero emisi karbon sangat besar, sehingga sektor keuangan memainkan peranan yang sangat penting," ujar peneliti ekonomi lingkungan dan pendiri Think Policy Andhyta Firselly Utami di Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Dalam ilustrasi pembiayaan di negara berkembang Asia, pihak Asian Development Bank (ADB) memperkirakan kebutuhan investasi tahunan sebesar 1,7 triliun dolar AS. Investasi ini dibutuhkan untuk membangun infrastruktur transisi hingga 2030.

Pembangunan infrastruktur transisi hijau harus dibiayai sedemikian rupa agar pendanaan untuk hal-hal lain seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tidak teralihkan sehingga tidak berdampak merugikan masyarakat.

Dalam konteks ini, kata dia, sektor jasa keuangan memainkan peranan penting dan bank-bank dapat mendukung transisi ini dengan pembiayaan.

"Aktor-aktor sektor keuangan itu kenapa perlu memedulikan risiko perubahan iklim? Karena akan berdampak pada sektor itu," katanya.

Andhyta mengatakan, untuk pasar seperti di Asia di mana lebih dari 50 persen energinya menggunakan bahan baku batu bara, sangat penting memperhatikan proses transisi yang adil dan inklusif.

Lebih lanjut, ia mengatakan, transisi menuju nol karbon merupakan komitmen global yang diikuti Indonesia dalam mengurangi emisi karbon hingga mencapai net zero emisi karbon pada 2050.

Menurut dia, Indonesia bisa menjadi pemimpin dalam pembiayaan berkelanjutan di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, semua pihak perlu menjalankan komitmen dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan sosial dan lingkungan.