JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi memastikan beras dari pengadaan luar negeri disiapkan hanya untuk bantuan pangan beras dan disimpan oleh Perum Bulog dalam bentuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Ia juga menegaskan adanya perpanjangan periode bantuan pangan beras hingga tahun depan semata-mata merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Dari pengadaan kita dengan negara mitra sebesar 2 juta ton ditambah 1,5 juta ton, itu memang disiapkan untuk kontinuitas pelaksanaan bantuan pangan beras yang telah terlaksana selama ini. Bantuan pangan beras ini tidak ada kaitan dengan politik atau unsur lainnya,” ucap Arief di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/11/2023).

“Ini murni bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat desil satu yang merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah, sehingga sangat perlu dibantu. Jumlah penerimanya seperti yang disampaikan Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tadi, ada sebanyak 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” ucap Arief.

“Dengan harga beras seperti hari ini, tentunya bantuan pangan ini akan sangat membantu masyarakat. Untuk itu, Bapak Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar dilanjutkan terus sampai Juni 2024. NFA dan Bulog tentunya akan melaksanakan kebijakan pro rakyat ini dengan memperkuat stok CBP dan menyusun kalkulasi kebutuhan secara komprehensif,” sambungnya.

Mengenai stok CBP yang dikelola Bulog sampai 3 November 2023, secara keseluruhannya masih secured di angka 1.428.602 ton. Pengadaan CBP berasal dari dalam negeri sebanyak 901.679 ton dan 1.712.083 ton bersumber dari pengadaan luar negeri. Sementara realisasi penyalurannya telah mencapai 2.020.675 ton yang dipergunakan untuk Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), tanggap darurat, penyaluran bantuan pangan beras tahap pertama dan kedua.

Kepala NFA turut menjelaskan adanya insentif Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) terhadap pengadaan beras yang berasal dari negara mitra. Adanya BMDTP ini diterapkan demi untuk menekan harga pengadaan dengan mempertimbangkan fluktuasi kurs dollar dan ketersediaan suplai beras di pasar global yang terbatas.

“Insentifnya untuk pengadaan yang 1,5 juta ton. Ini karena kondisinya harga di luar juga cukup tinggi dan kurs dollar di dekat-dekat angka Rp 16.000, jadi perlu dibantu. Insentifnya (BMDTP) Rp 450 per kg. Ini nanti klaimnya dijadikan satu dengan klaim Bulog, supaya harga pengadaan berasnya bisa lebih baik,” ungkapnya.

“Di samping penguatan CBP yang bersumber dari pengadaan luar, kita juga sangat berharap pada produksi nasional. Tadi Bapak Menteri Pertanian telah diminta Bapak Presiden untuk lakukan percepatan tanam dengan mempersiapkan tanam di November dan Desember. Ini supaya nanti di bulan April-Mei tahun depan, beras kita sudah lebih baik dan lebih banyak untuk diserap menjadi CBP,” tutur Kepala NFA.

Lebih lanjut, sampai per 5 November realisasi penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua yang dimulai sejak September telah berada di 442.357.910 kg atau 69,43 persen. Target penyaluran sampai November ada di total 637.121.310 kg.

Pasca penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua yang dimulai di September mulai menunjukan dampak positif terhadap pengendalian inflasi beras secara nasiobal. Pada September 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi beras secara bulanan berada di 5,61 persen dengan andil 0,18 persen. Kemudian inflasi beras secara bulanan pada Oktober 2023 tercatat mengalami penurunan menjadi 1,72 persen dengan andil 0,06 persen.

Akan tetapi, tingkat inflasi nasional secara tahunan pada Oktober 2023 tercatat naik sebesar 2,56 persen. Ini mengalami kenaikan dari inflasi September 2023 yang berada di 2,28 persen. Untuk itu, NFA senantiasa berfokus pada upaya menjaga stabilitas stok dan harga pangan yang merupakan kunci terkendalinya inflasi secara nasional.