JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah segera membuat perencanaan pengelolaan secara terpadu terkait adanya temuan 12 lapangan sumber LPG baru dengan total potensi produksi sebesar 1,2 juta ton.

Politikus PKS ini melihat temuan tersebut sangat menggembirakan karena dapat menekan angka impor gas setiap tahun. Sehingga Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, harus segera menyusun peta jalan pengelolaan sumber gas tersebut.

Pemerintah diminta untuk memaksimalkan peran SKK Migas, Pertamina dan perusahaan-perusahaan negara lainnya untuk mengelola ladang tersebut. Prioritas ini perlu dilakukan agar setiap gas yang dihasilkan dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

"Namun pertanyaannya, kenapa baru sekarang Pemerintah memetakan potensi LPG tersebut.  Harusnya dari dulu. Ini mengindikasikan bahwa mafia impor migas memang eksis dan membuat Pemerintah tidak berdaya," kata Mulyanto kepada wartawan, Sabtu (4/11).

Oleh karena itu, menurut Mulyanto, Pemerintah harus menata ulang ekosistem industri LPG ini agar tidak ada campur tangan mafia yang merugikan negara.   

"Ini temuan yang sangat menarik. Pasar domestiknya sudah jelas. Dengan kejelasan ini, tentunya Investor yang tertarik juga akan banyak. Asal pemerintah memberi kemudahan dan insentif dalam pengusahaannya. Pemerintah tidak boleh kalah dari mafia impor ini," terangnya.

Mulyanto menilai, dengan temuan LPG tersebut maka Indonesia dapat mengurangi impor LPG, sekaligus dapat menekan defisit perdagangan migas.

"Kita akan untung dua kali lipat.Karena produksi domestik meningkat, tenaga kerja yang terserap bertambah, sekaligus dapat menurunkan defisit perdagangan migas," jelasnya.