DHAKA - Dua orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam bentrokan di Bangladesh pada Selasa, 31 Oktober 2023, antara pengunjuk rasa anti-pemerintah dan polisi pada hari pertama protes tiga hari untuk mendorong pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) menyerukan blokade jalan selama tiga hari sebagai tanggapan atas bentrokan antara pendukung partai dan polisi pada hari Minggu yang menewaskan satu polisi dan lebih dari 100 orang terluka.

Partai tersebut telah meminta Perdana Menteri Sheikh Hasina untuk mengundurkan diri agar pemilu yang dijadwalkan pada bulan Januari dapat diselenggarakan di bawah pemerintahan sementara yang netral. Pemerintahannya telah menolak permintaan tersebut.

Seorang pejabat polisi di distrik tengah Kishoreganj, tempat bentrokan terjadi, mengatakan dua pengunjuk rasa tewas dan puluhan orang, termasuk 15 polisi, terluka.

“Bentrokan terjadi ketika mereka menyerang kami,” kata petugas polisi, yang menolak disebutkan namanya, seraya menambahkan bahwa tidak jelas bagaimana keduanya terbunuh.

“Kami harus menembakkan peluru karet untuk mengendalikan situasi,” katanya.

Seorang pemimpin BNP mengecam polisi dengan mengatakan bahwa mereka bertindak atas perintah pemerintah.

Pembunuhan brutal yang dilakukan polisi ini adalah tindakan pengecut. Syekh Hasina telah memberikan izin kepada polisi untuk membunuh tanpa pandang bulu untuk menghentikan gerakan pemulihan demokrasi, kata Sekretaris Jenderal Gabungan Senior BNP Ruhul Kabir Rizvi.

Hasina berkuasa pada tahun 2009 dan menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang kuat selama bertahun-tahun, namun ia dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, menindak kebebasan berpendapat dan menekan perbedaan pendapat dengan memenjarakan para kritikus.

Pemerintah membantah tuduhan tersebut namun mendapat tekanan dari negara-negara Barat untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil. Amerika Serikat mengatakan akan membatasi visa bagi warga Bangladesh yang merusak proses demokrasi.

Tuduhan kecurangan pemilu dan penindasan terhadap oposisi, yang dibantah oleh pemerintah, merusak pemilu tahun 2014 dan 2018.