Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah penundaan deklarasi karena kandidat cawapres masih gundah. Penundaan deklarasi karena menunggu seluruh ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) berada di Jakarta.
Muzani menepis bahwa penundaan deklarasi cawapres Prabowo karena sosok cawapres yang dipinang belum memberi kepastian, alias masih gundah.
"Enggak. Ini ditunda semata-mata karena masih adanya ketua umum yang menyertai kunjungan Presiden Jokowi," ujar Muzani saat menghadiri syukuran ulang tahun ke-72 Prabowo di Rumah Kertanegara, Jakarta, Selasa (17/10/2023) malam.
Deklarasi cawapres pendamping Prabowo Subianto, kata dia, dilakukan setelah ketua umum (ketum) partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) lengkap berada di Jakarta.
"Sekarang posisinya para ketum partai KIM masih ada yang di luar negeri mengikuti perjalanan Pak Jokowi. Insyaallah, setelah para ketum sudah berada di Jakarta seluruhnya, kami akan segera menyelenggarakan rapat KIM untuk membicarakan perihal pasangan Prabowo Subianto," kata Muzani.
Menurut Muzani, menunggu kelengkapan ketum parpol KIM adalah penting. Meski sejumlah hal telah disepakati, menurut dia, keputusan satu nama final cawapres Prabowo harus mendapat persetujuan dari seluruh ketum partai koalisi.
"Itu sebabnya beberapa hal yang rencananya akan kita lakukan pada hari-hari kemarin ditunda karena masih ada ketum koalisi kami yang masih menyertai perjalanan Pak Jokowi ke Tiongkok dan ke Arab Saudi," ujarnya.
Diketahui bahwa Menteri Perdagangan sekaligus ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tengah melakukan perjalanan dinas luar negeri bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Muzani mengaku juga telah menyampaikan arahan itu kepada para sekretaris jenderal partai politik yang tergabung dalam KIM.
"Hal yang sama tadi sudah kami sampaikan juga di rapat sekretaris jenderal dengan partai koalisi yang tadi sudah kami selenggarakan, tetap untuk memutuskan cawapres pasangan Prabowo Subianto itu adalah ranah dan kewenangan para ketum dari masing-masing partai, tentu saja bersama calon presiden," ujar dia.