JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid atau HNW menyambut baik upaya-upaya yang dilakukan organisasi kemasyarakatan, termasuk Persaudaraan Muslimah (Salimah) DKI Jakarta, yang mengaplikasikan prinsip kedaulatan yang dimiliki sebagai rakyat dan anggota masyarakat dengan cara yang konstruktif.

Mengamalkan kedaulatan dengan cara yang konstruktif seperti membuat perkumpulan dengan kegiatan positif, memberdayakan masyarakat, peduli anak yatim, membantu lansia hingga melaksanakan bakti sosial, itu menurut HNW sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khususnya menyangkut kedaulatan, karena UUD sudah membuat ketetapan baru bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat.

Apalagi, lanjut HNW, bila cara berkedaulatan rakyat tersebut juga dilakukan pada tahun-tahun politik, sehingga bisa diharapkan akan melahirkan politik yang guyub rukun, gotong royong, membina ukhuwah, saling peduli dan melindungi. Bukan politik yang saling memusuhi, memfitnah dengan penyebaran hoax, yang memecahbelah persaudaraan umat dan bangsa.

“Bila cara-cara konstruktif itu konsisten dilakukan oleh Ormas, apalagi Ormas Islam, apalagi Ormas Perempuan Islam, maka hal itu akan mengantarkan kepada pesta demokrasi yang berprinsip pada ukhuwwah Islamiyah maupun ukhuwwah Wathoniyyah, gotong royong, persaudaraan dan kerukunan," kata HNW.

Hal tersebut disampaikan HNW saat menerima kunjungan Pengurus Salimah DKI Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang Kerja Wakil Ketua MPR RI Gedung Nusantara III lantai 9, Komplek MPR DPR dan DPD RI, Selasa (10/10/2023).

HNW menambahkan, berkompetisi dalam Pemilu tidak menimbulkan friksi, tapi menghadirkan toleransi dan tidak memutus shilaturrahmi, bahkan bisa memunculkan sportifitas. Dengan demikian itu, hasil Pemilu juga positif bagi NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika.

"Karena itu MPR mendukung langkah dan gagasan ormas Salimah, termasuk jika mereka mau melaksanakan Peringatan Hari Ibu, dengan mengundang serta berkolaborasi bersama ormas-ormas lain,” kata dia.

HNW berharap ormas melakukan berbagai pencerahan kepada warga dan anggotanya, karena Pemilu bisa menghadirkan money politik dan manipulasi politik, sehingga umat yang lemah secara ekonomi dan pendidikan dapat mudah dibeli dan diiming-imingi. Akibatnya, mereka tidak berdaulat saat akan mempergunakan haknya sebagai pemilih, yang bisa berdampak pada buruknya hasil pemilu.

“Inilah kondisi yang ada di Indonesia, saya berharap kondisi itu bisa dikoreksi termasuk dengan peran Ormas untuk mengedukasi warganya. Meskipun pemilu itu hajatannya Orpol, dan orpol dengan ormas memang tidak sama, dan tidak saling mencamnpuri. Tapi keduanya bisa bekerjsama dan saling menghormati, untuk kemaslahatan Umat, Bangsa dan Negara juga,” harapnya.

“Dengan begitu terjadilah hubungan saling menguntungkan dan saling menguatkan. Tanpa harus melakukan intervensi. Ada saat nya kerja sendiri-sendiri, dan ada saatnya bekerjasama. Sikap demokratis seperti itu bisa menguatkan kedaulatan rakyat agar hasil pemilu (pileg maupun pilpres) lebih baik dan lebih bermaslahat bagi masa depan umat, ormas dan orpol, juga bangsa dan negara,” pungkas HNW.