JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendorong prioritas pengganggaran di bidang riset dan pengembangan (R&D). Pasalnya, persaingan global semakin mengarah pada digitalisasi, otomatisasi, dan industri berkelanjutan.

Syarief Hasan menilai, jika lambat menyikapi dunia yang kian kompetitif, Indonesia akan selalu ketinggalan. Dalam kajian oleh Research and Development World (2023), Indonesia hanya menempati peringkat ke-34 dari 40 negara.

Anggaran riset Indonesia hanya sebesar US$ 8,2 miliar pada 2022, rasio anggaran riset terhadap PDB paling rendah. Jumlah tersebut kalah jauh ketimbang AS (US$679,4 miliar, urutan ke-1) atau Brasil (US$37 miliar, urutan ke-10).

“Ini anomali dan mesti jadi catatan kritis, anggaran riset menurun dari tahun ke tahun. Alokasi Rp 26 triliun pada APBN 2018, terus menurun menjadi Rp 12 triliun pada 2021, dan semakin menurun jadi Rp 10 triliun pada 2023. Ini miris dan memprihatinkan," ujar Syarief Hasan dalam keterangan tertulisnya, pada Jum`at (22/9/23).

"Harusnya anggaran riset dinaikkan setiap tahun, dan menjadi skala prioritas. Lalu jika semakin menurun, maka inovasi dan daya saing seperti apa yang kita harapkan. Ini bahkan baru dari sisi anggaran, belum lagi kita bicara perkara keterhubungan riset dan industri,” sambungnya.

Merujuk Laporan Indeks Inovasi Global (2022), tutur Syarief, Indonesia hanya menempati peringkat ke-75 dari 135 negara. Di Asia Tenggara, Indonesia kalah dari Singapura (7), Malaysia (36), Thailand (43), Vietnam (48), atau Filipina (59). Ini menunjukkan daya saing Indonesia masih sangat rendah, sementara potensi alam sangat melimpah.

Padahal, lanjut Syarief, jika sumber daya manusia Indonesia berkompetensi tinggi, ahli, dan terdidik, maka pembangunan akan semakin optimal dan akseleratif. Dampaknya, asa sebagai negara berpendapatan menengah tinggi, bahkan negara maju semakin menuju jalan terjal.

Karenanya, menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini mendukung penambahan anggaran riset. Keberadaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai institusi payung diharapkan mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan, mengintegrasi serta mengkoordinasikan berbagai organisasi riset dengan kampus dan dunia usaha.

Hal itu, tentunya membutuhkan keberpihakan negara dalam memastikan keterhubungan riset dan industri terjadi. Penemuan dan inovasi anak bangsa tidak berhenti pada prototype belaka, namun terwujud dalam produk nyata di berbagai bidang.

“Kita mesti berdaulat dalam riset dan inovasi. Memastikan penguatan organisasi riset dan implementasi hasil riset adalah langkah awal menuju bangsa yang berdaya saing. Ini harus tercermin pada dukungan anggaran dan sinergi lintas-sektoral: Kementerian dan lembaga negara, BUMN, kampus, dan dunia usaha,” tutup Syarief.