JAKARTA - Pemerintah mematok Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara akan dihentikan pada 2058. Sebelumnya pada 2030, PLTU batu bara tidak akan dikembangkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan hal itu dalam Indonesia Energy Transition Dialogue 2023 yang digelar secara daring di Jakarta, Senin (18/9/2023).

“Setelah tahun 2030, PLTU batu bara tidak akan lagi dikembangkan, pembangkit tambahan setelah tahun 2030 akan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT). PLTU batu bara terakhir akan berakhir pada 2058,” kata Arifin

Tahun 2058 menjadi momentum berakhirnya PLTU batu bara karena dua tahun menjelang target emisi karbon nol, pada 2060.

Kebutuhan listrik pada 2060 diperkirakan mencapai 1.942 terawatt per hour (twh). Untuk memenuhi kebutuhan ini, Indonesia akan membangun pembangkit listrik yang bersumber dari EBT dengan kapasitas 700 gigawatt (gw).

Pada 2030, solar tv akan ditingkatkan secara besar-besaran, sumber energi panas bumi akan dimaksimalkan hingga 22 gw. Selanjutnya pada 2039 nuklir akan dikomersialisasi sebagai sumber energi, dengan kapasitas yang ditingkatkan hingga mencapai lebih dari 30 gw pada 2060.

“PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Pump Storage akan dikembangkan pada 2025, sedangkan sistem penyimpanan energi baterai akan dibangun secara besar-besaran pada 2034,” kata Arifin.

Terkait sumber listrik panas bumi, pemerintah akan menyiapkan dana untuk mengurangi risiko tinggi. Terdapat 20 wilayah kerja energi panas bumi, yang berpotensi menghasilkan 6.783 megawatt listrik.

Menurutnya, listrik dari sumber yang lebih ramah lingkungan akan memenuhi permintaan masyarakat dari program elektrifikasi pemerintah, seperti penggunaan kendaraan listrik dan kompor listrik yang dilengkapi dengan pembangunan stasiun pengisian daya.

Program-program itu diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada energi fosil yang tidak ramah lingkungan.

Indonesia bekerja sama dengan Just Energi Transition Partnership (JETP) untuk mengupayakan percepatan transisi energi yang berkeadilan, khususnya di sektor pembangkit listrik.