BRASILIA - Dalam perjalanan pertamanya ke Kuba selama masa jabatan ketiganya, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyebut embargo yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap pulau itu "ilegal" dan mengecam pencantuman pulau itu dalam daftar negara sponsor terorisme.

Mantan Presiden AS Donald Trump memasukkan negara kepulauan tersebut ke dalam daftar negara sponsor terorisme AS. Meskipun pemerintahan Biden telah membatalkan langkah-langkah lain yang diterapkan era Trump, namun sejauh ini mereka belum menghapus Kuba dari daftar tersebut.

“Kuba telah menjadi pendukung tata kelola global yang lebih adil. Dan hingga hari ini Kuba menjadi korban embargo ekonomi ilegal,” kata Lula dalam pidato pembukaan KTT G77 negara-negara berkembang di ibu kota, Havana. “Brasil menentang tindakan pemaksaan sepihak apa pun. Kami menolak dimasukkannya Kuba dalam daftar negara yang mensponsori terorisme.”

Komentar tersebut disampaikan hanya beberapa jam sebelum Lula berangkat ke New York, di mana ia akan menghadiri Majelis Umum PBB dan melakukan pembicaraan bilateral dengan Biden.

Sebelumnya, Kuba menyatakan keprihatinan atas label tersebut dan embargo ekonomi Washington yang telah berlangsung selama beberapa dekade terhadap pulau yang diperintah oleh Partai Komunis Kuba. Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara, mitra dagang utama negara tersebut, juga berulang kali menolak embargo perdagangan. Kuba dan para kritikus sanksi ekonomi mengatakan embargo mencegah dan menghambat akses terhadap makanan, obat-obatan dan pasokan pembangunan penting lainnya.

Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Lula.

Pemerintahan Biden sebelumnya mengatakan undang-undang AS mencakup pengecualian dan otorisasi ekspor makanan, obat-obatan, dan barang kemanusiaan lainnya ke pulau tersebut.

Selama Sidang Majelis, Brasil diperkirakan akan kembali ke posisi bersejarahnya dalam mengutuk embargo terhadap Kuba, salah satu mosi yang biasanya dipilih setiap tahun di PBB dan disetujui secara mayoritas. Pada tahun 2019, pada tahun pertama pemerintahan sayap kanan Jair Bolsonaro, Brasil memberikan suara menentang mosi tersebut bersama dengan Amerika Serikat dan Israel.

Lula juga menggunakan pidatonya untuk menyerukan sekali lagi agar investasi yang dijanjikan oleh negara-negara maju untuk mengurangi dampak perubahan iklim, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Paris, namun belum dipenuhi. Presiden mengatakan bahwa negara-negara berkembang tidak memiliki “hutang historis” yang sama dengan negara-negara kaya atas pemanasan global.

“Prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda tetap berlaku. Itu sebabnya semua negara berkembang harus mendapat jaminan dana iklim, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka,” ujarnya.