JAKARTA - Pembuat conten hoaks seputar Pemilu 2024 harus berhati-hati. Badan Pengawasn Pemilu (Bawaslu) DKI telah menjalin kerjasama dengan Cyber Crime Polri untuk mengawasi dan melacak jejak digital mereka.

Oknum-oknum ataupun pasukan siber (cyber army)  yang dibayar membuat berita bohong oleh pembayarnya, atau memutar balikkan informasi untuk tujuan tertentu bisa diciduk dan dikenakan pasal pelanggaran pemilu maupun UU ITE.

Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu DKI Burhanuddin pada “Sosialisasi Sukses Pemilu 2024” yang diselenggarakan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbanhgpol) DKI, di Jakarta, Selasa (12/9/2023).

“Kerjasama dengan Cyber Crime Polri adalah salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu DKI untuk  kelancaran pemilu 2024. Bentuk lainnya, diantaranya melakukan sosialisasi dengan para stakeholder agar pesta demokrasi berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan,” tutur Burhanudin.

Bawaslu DKI, lanjut Burhanuddin, juga membuat aplikasi Komunikasi Digital Pengawasan Partisipatif “Jarimu Awasi Pemilu” (pertukaran informasi, edukasi dan respon cepatterhadap disinformasi isu-isu pemilu  serat aduan konten disinformasi).

Selain Burhanudin ikut memberi paparan pada kegiatan yang dibuka langsung oleh Asisten Pemerintahan DKI Sigit Sujamoko tersebut, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI, Nelvia Gustina. Nelvia membawakan materi bertema ‘Tahapan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024.’

 

Peran Ormas

Sementara itu Kepala Kesbangpol DKI Taufan Bakri, mengatakan kegiatan sosialisasi sukses pemilu 2024 diikuti 300 peserta yang berasal dari 150 ormas yang terdaftar di DKI.

“Masing-masing ormas kami minta mengirim dua orang wakilnya,” tutur Taufan pada sambutannya.

Menurut Taufan, pihaknya yakin ormas mempunyai beran yang sangat signifikan dalam  kelancaran pemilu 2024. 

“Kalau ormas-ormas di DKi sudah menyatakan kesepakatannya untuk menyukseskan pemilu, maka saya yakin pemilu akan lancar-lancar saja,” kata Taufan.