CILEGON - Pemerintah akan terus berupaya melakukan intervensi stabilisasi pangan untuk menjaga inflasi pangan tetap terkendali.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan pada Selasa (12/9/2023) di Kantor Kecamatan Jombang, Cilegon, Banten.

"Hari ini kami mendampingi Bapak Presiden menyerahkan bantuan pangan beras di Cilegon, ini salah satu upaya kita menjaga daya beli masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi," ujar Arief.

"Untuk bantuan pangan ini menyasar masyarakat berpendapatan rendah. Sedangkan untuk masyarakat secara umum kita juga ada program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP,  dan memassifkan Gerakan Pangan Murah di seluruh daerah. Semua kita upayakan sesuai arahan Bapak Presiden," tambahnya.

Arief mengatakan, beras SPHP dengan kemasan 5 kg dimasifkan untuk mengisi ketersediaan beras baik di pasar tradisional maupun ritel modern. Hal ini untuk menahan lonjakan kenaikan harga beras. Menurutnya, kenaikan harga beras di tingkat konsumen berbanding lurus dengan kenaikan harga gabah, sementara ketersediaan gabah di lapangan mengalami penurunan karena tren produksi tahunan.

"Saat ini GKP di lapangan terbatas, biasanya memang di tiga bulan terakhir di akhir tahun itu produksi padi bulanan di bawah kebutuhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menguatkan cadangan pangan pemerintah sebagaimana diatur melalui Perpres 125 tahun 2022. Dan intervensi yang kita lakukan untuk stabilisasi ini berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah," kata Arief.

Adapun hingga saat ini penyaluran CBP  yang digunakan untuk intervensi berupa bantuan pangan beras, operasi pasar SPHP mencapai 1,4 juta ton. Sedangkan stok yang secured di Bulog mencapai 1,6 juta ton, dan sisanya akan masuk dari luar sebanyak 400 ribu ton. Sedangkan penyaluran CBP khusus untuk bantuan pangan tahap kedua ini menyasar 21,353 juta KPM di seluruh provinsi dengan total beras yang tersalurkan mencapai 640 ribu ton.

Presiden Joko Widodo menyatakan bantuan pangan ini akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari khususnya selama tiga bulan ke depan. Bantuan pangan tersebut akan digulirkan dalam tiga kali tahapan, dengan jumlah bantuan sebesar 10 kg beras dan dibagikan mulai September, Oktober, dan November 2023 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Presiden juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena stok beras di Bulog cukup. 

Dalam penyaluran bantuan pangan tersebut, Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan beras kepada 661 KPM di Kota Cilegon. Adapun jumlah penerima bantuan di Provinsi Banten mencapai 659.919 KPM. Sebelumnya, Presiden juga meninjau penyaluran CBP untuk bantuan pangan di Dramaga, Bogor  dan Kelapa Gading Jakarta Utara pada Senin (11/09/2023).

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memastikan bahwa penyaluran bantuan pangan tahap kedua ini berjalan tepat waktu dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar.