JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Gubernur BI agar menuangkan agenda aksi yang lebih nyata untuk mengurangi emisi. Agenda tersebut didorong akibat DKI Jakarta dan sekitarnya dikepung polusi udara selama lebih dari sepekan.

“Badan Anggaran meminta pemerintah menuangkan agenda aksi yang lebih nyata hasilnya untuk mengurangi emisi. Banggar akan senantiasa memberikan dukungan penuh bagi agenda aksi tersebut, khususnya dalam kewenangan anggaran,” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah seperti disiarkan dpr.go.id, Rabu (30/8/2023).

Jakarta dan sekitarnya dinobatkan sebagai kota paling berpolusi udara tertinggi di dunia. Said menilai kondisi Jakarta dan sekitarnya sungguh mencemaskan sekaligus memalukan. “Saking berpolusinya udara Jakarta dan sekitarnya, pemerintah menggulirkan kebijakan Work From Home (WFH) seperti saat pandemi COVID-19 terjadi,” ujarnya.

Said menekankan Indonesia telah meratifikasi berbagai dokumen pengurangan emisi, bahkan telah menargetkan 2050 nett zero emission. Indonesia juga mengikatkan diri pada kerjasama iklim melalui UNFCCC untuk pengurangan gas Rumah Kaca (GRK).

“Namun keindahan di atas kertas sirna bak daun kering di lalap api. Di Jakarta tempat semua kebijakan rendah emisi dan pengurangan GRK dirumuskan malah paling berpolusi,” tutur Said.

Said berharap semua agenda aksi yang dilakukan pemerintah dapat menurunkan emisi dan menghasilkan dampak yang nyata. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah memperbanyak promosi dalam mengatasi masalah polusi udara, khususnya di wilayah Jabodetabek.

Menurutnya, kebijakan pemberlakuan Work From Home (WFH) bagi ASN DKI Jakarta harus dibarengi dengan berbagai pendekatan lain. Usai penerapan WFH bagi ASN, pemerintah punya pekerjaan lain yakni meminimalisir pergerakan kendaraan bermotor yang menjadi penyumbang gas karbon yang mencemari udara.