JAKARTA - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melakukan Rapat Kerja (Raker) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Anggaran DPR RI Semester I Tahun 2023 di Surabaya, Jawa Timur (18/8/2023).

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengatakan Raker tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta memastikan tercapainya output maupun outcome dari anggaran yang telah digunakan.

“Sehingga, apabila terdapat kendala, dapat dilakukan tindakan pencegahan atau preventif dan exit strategy. Lebih lanjut, kami ingin memastikan tercapainya output dan outcome dari anggaran yang telah digunakan,” kata Indra di Surabaya seperti dilansir dpr.go.id, Selasa (22/8/2023).

Indra mengatakan, bahwa Setjen DPR RI akan terus meningkatkan kinerja dan realisasi anggaran, agar capaian dan target dari tahun ke tahun kian meningkat. Sebagaimana diketahui, dalam kinerja tahun 2022, realisasi anggaran DPR RI mencapai 98,80 persen, tertinggi sepanjang sejarah DPR RI. Bahkan, Satuan Kerja (Setker) Setjen mampu mencapai realisasi 99,55 persen, hingga mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan sebagai salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik.

Dalam kesempatan tersebut, Indra menegaskan ada tiga poin utama yang akan menjadi fokus dalam rencana realisasi anggaran tahun 2023, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, bagaimana menjaga agar pelaksanaan anggaran tetap akuntabel, dan bagaimana prestasi yang telah kita peroleh sebelumnya akan terus berlanjut di tahun 2023 ini dan tahun-tahun berikutnya.

“Dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, kita dituntut untuk mengejar dan meningkatkan realisasi anggaran. Namun, di sisi lain, output atau outcome yang dihasilkan harus sepadan dengan anggaran yang sudah dikeluarkan atau lebih dikenal dengan istilah Performance Based Budgeting atau Penganggaran Berbasis Kinerja. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dapat dilakukan dengan perencanaan yang matang dan detail, menyusun program prioritas dan output yang jelas. Apabila output dan outcome telah tercapai dan masih terdapat sisa anggaran, dapat direlokasi ke unit kerja lainnya yang sekiranya masih membutuhkan tambahan anggaran,” jelas Indra.

Evaluasi kinerja anggaran, lanjut Indra, sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas sebagai bukti pertanggungjawaban secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola. Indra mengatakan bahwa akuntabilitas dalam mengelola anggaran adalah aspek yang harus dijaga.

“Secara tegas kami minta agar berbagai masalah dan kendala dalam realisasi anggaran harus dapat diatasi dan berkurang tiap tahunnya, bahkan tidak ada sama sekali. Kami menargetkan bahwa apa yang akan diperoleh dan dihasilkan pada tahun 2023 ini harus lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 yang lalu,” tandas Indra.

Diketahui, Raker tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah; Kepala Badan Keahlian Dewan, Inosentius Samsul; Deputi Bidang Administrasi, Sumariyandono; Deputi Bidang Persidangan, Suprihartini; Inspektur Utama, Nana Sudjana; dan para Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, serta Pengawas.