JAKARTA - Rata-rata 12 anak per hari – atau satu anak setiap dua jam – menjadi sasaran pelecehan seksual di Pakistan pada tahun 2023, menurut sebuah laporan oleh sebuah organisasi non-pemerintah.

Dalam laporan setengah tahunan yang diterbitkan pada hari Kamis (24/8/2023), LSM Sahil yang berbasis di Islamabad mengatakan total 2.227 kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak dilaporkan ke pihak berwenang antara bulan Januari dan Juni tahun ini.

LSM yang telah beroperasi sejak tahun 1996 ini mengumpulkan data dari laporan surat kabar serta kasus-kasus yang dilaporkan langsung kepada mereka.

Dikatakan ada 1.207 anak perempuan dan 1.020 anak laki-laki dalam kasus yang tercatat pada tahun 2023.

Dikutip dari Al Jazeera, Imtiaz Ahmad Soomrah, koordinator bantuan hukum nasional untuk Sahil mengatakan, sebagian besar kasus pelecehan melibatkan anak-anak berusia antara enam dan 15 tahun.

“Lebih dari 47 persen kasus dilaporkan terjadi pada kelompok usia ini dan di antara kelompok usia tersebut, lebih banyak anak laki-laki yang dilaporkan mengalami pelecehan seksual (593) dibandingkan dengan anak perempuan (457),” katanya.

Laporan LSM tersebut mengatakan dalam 912 dari lebih dari 2.200 kasus yang mereka catat tahun ini, terdakwa adalah kenalan anak korban.

Laporan Sahil lebih lanjut mengatakan hampir 75 persen dari kasus-kasus ini dilaporkan dari Punjab, provinsi terpadat di negara itu.

Provinsi Sindh di selatan memiliki 314 kasus sementara wilayah federal di ibu kota Islamabad mencatat 161 kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak dalam enam bulan pertama tahun 2023.

Soomrah mengatakan Punjab yang mencatat jumlah kasus tertinggi juga disebabkan oleh mekanisme kepolisian dan pelaporan yang lebih baik di provinsi tersebut.

“Meskipun tidak ada keraguan bahwa Punjab tetap menjadi provinsi yang paling terkena dampak, faktanya kami dapat mengetahui jumlah kasus tersebut karena adanya mekanisme pelaporan yang efisien,” katanya.

Soomrah menyesalkan kurangnya informasi tersebut di provinsi barat daya Balochistan, provinsi terbesar dan termiskin di Pakistan.

“Balochistan hanya memiliki total 24 kasus yang dilaporkan di seluruh provinsi dan hal ini sungguh sulit dipercaya,” katanya.

Soomrah menyalahkan kurangnya hukuman dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak karena lemahnya sistem peradilan dan kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini di luar pengadilan.

“Sistem hukum kita memungkinkan kejahatan keji ini berlangsung selama bertahun-tahun. Tingkat pemidanaan kasus pelecehan seksual terhadap anak bahkan tidak sampai 2 persen dan sebagian besar kasus yang melalui proses hukum diselesaikan melalui kompromi antara kedua pihak,” ujarnya.

Pengacara yang berbasis di Islamabad mengatakan hal ini disebabkan oleh tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapi keluarga korban, dan stigma yang terkait dengan pelecehan seksual.

Muhammad Arif Leghari, pejabat senior di kementerian hak asasi manusia Pakistan mengatakan, pemerintah sedang mempersiapkan mekanisme yang lebih baik untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual.

“Masyarakat memang mengeluh bahwa sistem (hukum) kita lambat, namun harus dipahami bahwa kita harus memenuhi kewajiban konstitusional dan yudisial kita. Pengadilan harus melalui proses tersebut secara rinci, mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan harus memberikan waktu untuk menyelesaikan prosedur sehingga tidak ada yang dapat mengklaim bahwa hukum telah disalahgunakan,” katanya. (*)