JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu menilai, kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) tidak akan menganggu geliat perekonomian.

Kebijakan WFH diharapkan dapat mengurangi mobilitas yang menyebabkan polusi udara. Hal ini mengingat sebagian besar masyarakat menggunakan kendaraan baik mobil atau motor untuk beraktivitas.

"Tidak berdampak ke perekonomian. Terbukti waktu kita 2021 dan 2022 ekonomi kita jalan sangat baik walaupun mayoritas dari kita malah kerja dari rumah atau WFH," ucap Febrio di Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berpendapat agar kebijakan ini tidak semata bersifat temporer dan reaktif. Hal ini disebabkan polusi udara membutuhkan upaya yang lebih sustainable.

Tidak semua sektor usaha dapat menerapkan begitu saja pola kerja WFH, misalnya pekerja pabrik yang harus berada di lokasi usaha untuk kegiatan produksi.

"Apindo juga berpendapat kajian sumber utama polusi diperlukan dengan dengan sejumlah pertimbangan, yang meliputi besaran polusi yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan atau faktor lain, misalnya pembakaran sampah oleh masyarakat, dampak kegiatan usaha, atau dari sumber lain diantaranya kondisi musim kemarau dengan rendahnya intensitas hujan yang terjadi beberapa bulan terakhir,” ucapnya.

Shinta mengatakan untuk mencapai target pemerintah Net Zero Emission pada 2060 yang mengatur mitigasi risiko dan adaptasi terhadap perubahan iklim perlu dilakukan dengan cara yang wajar dan berkeadilan.

"Sehingga diperlukan implementasi dekarbonisasi secara makro maupun mikro perlu dilakukan secara end-to-end atas rantai pasokan,” kata dia.