JAKARTA - Isu kejahatan linkgungan proyek food estate yang dikemukanan Sekretasi Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto disebut mampu menyakiti berbagai pihak yang terlibat. Tak hanya Presiden Indonesia Joko Widodo sebagai penggagas program, melainkan beberapa elite politik yang ikut berpartisipasi dalam proyek tersebut.

Pernyataan Hasto yang menyebut food estate sebagai suatau tindakan kejahatan lingkungan dapat memperkeruh kondisi Indonesia menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Bukannya tegak lurus dengan pernyataan Jokowi soal Pemilu damai, Hasto justru cenderung memukul genderang perang dan merusak sistem demokrasi Indonesia.

Hasto dinilai menyinggung beberapa pihak yang terlibat dalam proyek food estate seperti Jokowi, Kementerian Dalam Negeri, LHK, ESDM, BUMN dan yang lainnya. Pasalnya, pernyataan Hasto tersebut sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak mendasar.

"Narasi adanya "kejahatan lingkungan" dalam proyek lumbung pangan tidak bisa dipertangggung jawabkan mengingat begitu banyak kementerian pendukung yang dilibatkan oleh Presiden Jokowi," kata Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara.

Selain itu, Hasto juga membuat sakit hati beberapa pihak seperto Luhut Binsar Pandjaitan selaku Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemaritiman dan Investasi. Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pertahanan.

Sangat jelas bahwa tindakan Hasto itu dapat memicu ketegangan di antara petinggi di Indonesia karena ungkapan kejahatan lingkungan yang tidak ada nilai dasarnya itu.

"Ditambah adanya kolaborasi Kementerian dalam Food Estate, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemaritiman dan Investasi, Pertanian, PUPR, dan Kementerian Pertahanan," tambah Igor.

Igor menilai, proyek food estate bukanlah sebuah proyek manufaktur yang bisa dikontrol. Proyek lumbung pangan itu bersifat variable dan tidak bisa dilihat secara langsung karena memang membutuhkan waktu untuk melihat dampaknya.

Jadi sangat tidak bertanggungjawab apabila food estate disamakan dengan industri manufaktur yang bisa dikontrol. Curah hujan yang rendah juga membuat proyek food estate bisa saja tertunda dan membutuhkan waktu lebih.

"Keberhasilan program food estate itu "takes time" (butuh waktu) karena membutuhkan teknologi tertentu dan SDM di lapangan yang mumpuni. Apalagi lahan Food Estate bukanlah lahan yang subur seperti di Pulau Jawa," pungkas Igor.