JAKARTA - Kepala hak asasi manusia PBB pada Jumat mengatakan tidak ada dasar hukum bagi junta militer Niger untuk mengadili presiden yang digulingkan Mohamed Bazoum karena pengkhianatan tingkat tinggi, dengan mengatakan "gagasan kebebasan" di negara itu dipertaruhkan.

Junta militer, yang merebut kekuasaan dalam kudeta bulan lalu, mengatakan akan menuntut Bazoum karena pengkhianatan tingkat tinggi atas pertukarannya dengan kepala negara asing dan organisasi internasional, yang memicu kecaman dari para pemimpin Amerika Serikat dan Afrika Barat.

"Keputusan ini tidak hanya bermotivasi politik terhadap Presiden yang dipilih secara demokratis tetapi juga tidak memiliki dasar hukum karena fungsi normal dari lembaga-lembaga demokrasi telah dikesampingkan," kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk dalam sebuah pernyataan.

"Gagasan tentang kebebasan di Niger dipertaruhkan," katanya. "Para jenderal tidak dapat mengambil tanggung jawab sendiri untuk menentang - seenaknya - kehendak rakyat. Aturan dengan senjata tidak memiliki tempat di dunia saat ini."

Para pemimpin kudeta telah memenjarakan Bazoum dan membubarkan pemerintah terpilih Niger, produsen utama uranium dan sekutu Barat dalam perang melawan pemberontakan Islam.

Turk, yang menyerukan pembebasan segera Bazoum, mengatakan kudeta Niger, yang keenam di wilayah itu dalam tiga tahun terakhir, sangat meresahkan.