JAKARTA - Kepala badan bantuan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendesak militer yang berkuasa di Myanmar untuk memberikan akses yang lebih besar kepada 18 juta orang yang membutuhkan bantuan, menggambarkan situasinya sama kritisnya dengan meningkatnya konflik pasca-kudeta.

Kembali dari perjalanan tiga hari yang mencakup pertemuan dengan jenderal tertinggi Min Aung Hlaing, Martin Griffiths mengatakan kekurangan dana juga mempersulit upaya untuk menjangkau sepertiga populasi Myanmar yang membutuhkan bantuan.

Myanmar telah terkunci dalam krisis sejak militer merebut kembali kendali setelah satu dekade reformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah pemerintahan semi-sipil.

Tindakan keras militer terhadap perbedaan pendapat menyebabkan pembentukan gerakan perlawanan bersenjata yang memerangi pasukan keamanan di seluruh negeri, dengan bentrokan yang menggusur lebih dari satu juta orang.

"Krisis berturut-turut di Myanmar telah membuat sepertiga populasi membutuhkan bantuan kemanusiaan," kata Griffiths dalam sebuah pernyataan.

"Mereka mengharapkan lebih banyak dan lebih baik dari para pemimpin mereka dan dari komunitas internasional."

Badan PBB tersebut mengatakan pertempuran dan bencana alam sejak kudeta 2021 telah menyebabkan peningkatan lima kali lipat jumlah orang terlantar, dari 380.000 menjadi 1,9 juta.

Griffiths mengatakan organisasi bantuan kemanusiaan berjuang dengan sumber daya yang tidak mencukupi dan mendesak donor internasional untuk berbuat lebih banyak, dengan hanya 22% dari kebutuhan dana tahunan yang diterima pada pertengahan tahun.

Dia mengatakan dia menekan junta untuk memperluas akses dan menyatakan keprihatinan tentang warga sipil dan pembatasan serta birokrasi yang mencegah kelompok bantuan membantu mereka.

Junta memiliki hubungan yang sulit dengan PBB setelah banyak penyelidikan yang menuduh militer melakukan kekejaman terhadap warga sipil, yang ditolaknya.

Laporan Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Juni mengatakan kurangnya akses bantuan dapat menjadi kejahatan perang, sementara tim penyelidik PBB pekan lalu mengatakan kejahatan perang "semakin sering dan kurang ajar".

Laporan media negara tentang kunjungan tersebut mengatakan masyarakat internasional "seharusnya mencari informasi yang akurat tentang situasi Myanmar".