JAKARTA - Warga Malaysia di enam negara bagian menuju tempat pemungutan suara pada Sabtu, 12 Agustus 2023 dalam pemilihan daerah yang dipandang sebagai ujian besar dukungan bagi pemerintahan sembilan bulan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

Pemilihan di negara bagian Selangor, Penang, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu dan Kedah tidak akan berdampak langsung pada mayoritas dua pertiga suara Anwar di parlemen, namun kerugian yang signifikan dapat mengancam stabilitas pemerintahan koalisinya.

Aliansi multi-etnis Anwar yang progresif, Pakatan Harapan, saat ini memegang kekuasaan di tiga dari enam negara bagian, dengan sisanya dikendalikan oleh Perikatan Nasional, sebuah blok oposisi konservatif yang semakin populer di kalangan mayoritas Muslim Melayu di negara itu.

Perikatan, yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin, membuat terobosan signifikan di jantung Melayu dalam pemilihan nasional terakhir pada November 2022.

Ia menggambarkan dirinya bersih dari korupsi, dan mengkritik keras Anwar karena membentuk aliansi dengan mantan saingan koalisinya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu yang tercemar korupsi, untuk mendapatkan mayoritas di parlemen.

Survei opini yang dilakukan menjelang pemungutan suara hari Sabtu menunjukkan blok Anwar dan Muhyiddin diperkirakan akan mempertahankan kendali di masing-masing negara bagian, dengan Perikatan kemungkinan memperluas dukungan mereka di wilayah mayoritas Melayu di keenam negara bagian.

Survei oleh kelompok jajak pendapat Merdeka Center dan Ilham Center juga menunjukkan kekhawatiran yang kuat di kalangan pemilih atas masalah ekonomi seperti kenaikan harga, pertumbuhan yang melambat, dan ringgit yang melemah.

Asyraf Zainal Ludin, seorang pemilih Melayu berusia 28 tahun di distrik Selangor, Selayang, mengatakan dia berharap inisiatif yang diumumkan oleh pemerintah Anwar dapat mengubah perekonomian.

"Semoga siapa pun yang menang dapat membuat perubahan bagi negara ini, terutama di Selayang tempat saya dilahirkan dan dibesarkan sepanjang hidup saya," katanya kepada Reuters di luar TPS, Sabtu.

Sejak berkuasa, Anwar fokus memperkenalkan reformasi ekonomi dan institusional, termasuk mengurangi subsidi untuk orang kaya, melonggarkan aturan daftar perusahaan, dan menghapus hukuman mati wajib.

Namun, para kritikus telah menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya pengawasan pemerintah terhadap konten online dan meningkatnya intoleransi terhadap komunitas LGBTQ di negara itu. Anwar mengatakan hak LGBTQ tidak akan diakui oleh pemerintahannya.