JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai informasi keberadaan buron kasus korupsi Harun Masiku di dalam negeri membuktikan kebobrokan kerja KPK.

Informasi soal keberadaan buronan sekaligus mantan caleg PDI Perjuangan (PDIP) itu diungkap Kepala Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri Irjen Krishna Murti.

"Pernyataan dari kepolisian mengenai keberadaan mantan calon anggota legislatif asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disinyalir berada di dalam negeri membuktikan betapa bobroknya kerja pencarian KPK," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Senin (7/8).

Kurnia menyebut, hal ini sekaligus mengkonfirmasi dugaan publik bahwa lembaga antirasuah itu melindungi Harun hampir mendekati kebenaran.

Dia menilai, kinerja KPK di bawah komando Firli Bahuri dalam menangani suatu perkara yang kental irisannya dengan wilayah politik amat buruk.

"ICW meyakini, faktor terbesar keengganan KPK dalam memproses hukum Harun karena ada indikasi kuat jika mantan caleg PDIP itu diringkus maka akan ada elit partai politik yang bisa terseret. Dugaan kami, KPK ingin melindungi elit partai tersebut," kata Kurnia.

Kurnia menilai KPK terlalu berlarut-larut menangani kasus dugaan suap yang menyeret Harun. Sudah lebih dari tiga tahun KPK tidak mampu menemukan dan memproses hukum Harun.

"Bahkan terkesan didiamkan begitu saja. Kejanggalan penanganannya juga terlalu banyak dan amat terlihat upaya sistematis dari KPK untuk melindungi Harun," tutur Kurnia.

ICW meyakini, kata Kurnia, sampai nanti masa kepemimpinan Firli habis, Harun akan tetap bebas berkeliaran tanpa khawatir diproses hukum oleh KPK.