JAKARTA - Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengaku "sangat khawatir" tentang konsekuensi jika lebih banyak demonstrasi berlanjut yang menodai Alquran, katanya pada Kamis, di tengah meningkatnya kemarahan umat Islam atas serangkaian serangan terhadap masjid dan kitan suci Islam.

Serangan terhadap Alquran di Swedia dan Denmark telah menyinggung banyak negara Muslim termasuk Turki, yang mendukung Swedia perlu bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara, tujuan Stockholm menyusul invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.

Kristersson mengatakan kepada kantor berita Swedia TT bahwa permintaan lebih lanjut telah diajukan kepada polisi untuk izin mengadakan protes di mana penodaan Alquran kembali direncanakan.

"Jika mereka dikabulkan, kita akan menghadapi beberapa hari di mana ada risiko yang jelas akan terjadi sesuatu yang serius. Saya sangat khawatir tentang apa yang bisa terjadi," katanya.

Kedutaan Swedia di Baghdad diserbu dan dibakar pada 20 Juli oleh pengunjuk rasa yang marah dengan rencana pembakaran Alquran.

Kristersson mengatakan keputusan apakah akan memberikan izin untuk demonstrasi itu ada di tangan polisi.

Dinas keamanan Swedia, SAPO, mempertahankan penilaiannya terhadap tingkat ancaman pada skala 3 pada skala 5, menandakan "ancaman yang meningkat" selama krisis, tetapi pimpinannya mengatakan telah terjadi reaksi keras terhadap kejadian baru-baru ini.

"Swedia telah berubah dari dilihat sebagai negara toleran menjadi negara anti-Islam," kata Charlotte von Essen kepada wartawan, Kamis.

Denmark dan Swedia mengatakan mereka menyesalkan pembakaran Alquran tetapi tidak dapat mencegahnya di bawah aturan yang melindungi kebebasan berbicara.

Swedia menuduh negara lain - seperti Rusia - memanipulasi krisis untuk merusak kepentingannya dan upayanya untuk bergabung dengan NATO.

"Di beberapa negara ada persepsi bahwa negara Swedia berada di belakang atau memaafkan ini. Kami tidak," kata Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom kepada wartawan, Kamis.

"Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, tetapi mereka melakukannya dalam kerangka undang-undang kebebasan berbicara," katanya.

Billstrom mengatakan dia telah berhubungan dengan menteri luar negeri Iran, Irak, Aljazair dan Libanon serta Sekretaris Jenderal PBB tentang krisis saat ini.

"Dan sekarang saya akan berbicara dengan sekretaris jenderal Organisasi Negara Islam," kata Billstrom.

"Kami akan membahas masalah ini dan penting untuk ditekankan bahwa ini adalah masalah jangka panjang, tidak ada perbaikan cepat," katanya.

Pemerintah menghadapi tindakan penyeimbangan yang sulit dalam mempertahankan undang-undang kebebasan berbicara yang berjangkauan luas, sementara pada saat yang sama menghindari potensi penghinaan terhadap umat Islam.

Posisinya tidak dipermudah oleh Demokrat Swedia anti-imigrasi, yang dukungannya membuat koalisi kanan-tengah tetap berkuasa meskipun partai tersebut secara formal bukan bagian dari pemerintah.

Anggota Demokrat Swedia, partai sayap kanan terbesar, telah berulang kali memperingatkan tentang "Islamisasi" masyarakat Swedia dan menyerukan para imigran untuk mengadopsi nilai-nilai "Swedia".