JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung sikap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Muslim Dunia yang mengecam pembakaran dan penistaan Alquran di Swedia yang berulang kali terjadi.

HNW mendesak agar kedua lembaga internasional yang mewadahi Umat Islam itu mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan konkret yang dapat menghentikan penistaan agama dan meningkatkan penghormatan dan toleransi. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Swedia serius menjalankan rencananya untuk merevisi aturan hukum nasionalnya yang mengizinkan pembakaran Alquran, sehingga peristiwa intoleran dan radikal tersebut bisa dipidana dan tidak terulang kembali.

Disebutkan, peristiwa intoleran dengan penistaan terhadap Alquran itu terjadi lagi pada Kamis (20/7) kemarin. Di mana pria pelaku pembakaran Alquran pada Juni lalu, kembali melakukan penistaan terhadap Alquran. Kali ini, pria non muslim asal Irak tersebut menginjak-injak dan menendang mushaf Alquran.

“Seluruh komponen umat Islam sedunia termasuk OKI dan Liga Muslim Dunia serta negara-negara mayoritas berpenduduk muslim perlu bersatu selain untuk mengecam keras terulangnya penistaan ini, juga membuat terobosan untuk menghentikan penistaan agama, serta mendesak agar Swedia serius menghormati Resolusi Dewan HAM PBB dan Mahkamah HAM Eropa yang memutuskan bahwa penistaan agama bukan kebebasan berekspresi, dengan segera mengoreksi aturan nasionalnya agar penistaan terhadap kitab Suci Al Quran semacam ini tidak terjadi lagi, dan pelakunya dapat diberikan sangsi hukum," ujar HNW melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (21/7).

"Ini semua diperlukan bukan hanya terhadap Islam dan kitab sucinya, tetapi juga terhadap agama-agama lain di dunia dan kitab suci masing-masing, agar sikap intoleransi dapat dikoreksi. Dan tidak diulangi, dan harmoni di antara masyarakat beragama di dunia dapat dikuatkan,” sambungnya.

HNW mengatakan, OKI yang beranggotakan 57 negara Islam dan berpenduduk mayoritas Islam di dunia, dan Liga Muslim Dunia yang beranggotakan para tokoh muslim berpengaruh di dunia, memiliki peran strategis dan berpengaruh dalam upaya menghentikan penistaan Agama Islam. Kedua lembaga itu juga bisa mendesak agar Swedia dapat mewujudkan toleransi dengan mengoreksi aturan hukumnya guna mencegah agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi, bahkan pelakunya diberi sangsi hukum. Maka mestinya OKI bisa lebih tegas lagi, apalagi beberapa negara anggota OKI juga sudah mengecam keras dan menarik duta besar mereka dari Swedia.

“Indonesia juga perlu melakukan hal yang lebih tegas dan memaksimalkan koordinasi dengan OKI dan Liga Muslim Dunia untuk bersama-sama mendesak masyarakat dunia untuk menolak dan mengkoreksi laku intoleransi dan penistaan Agama seperti yang terulang lagi di Swedia, dan agar pemerintah Swedia segera bertindak lebih tegas mengkoreksi aturannya agar tidak terulang lagi laku radikal dan intoleransi yang malah merugikan kepentingan nasional Swedia," kata HNW.

"Bila Swedia tidak juga segera merespons positif keberatan dan kemarahan komunitas Umat Islam sedunia karena kitab sucinya kembali dihinakan, maka perlu dipertimbangkan serius agar negara-negara OKI secara bersama-sama meninjau ulang kelanjutan hubungan diplomatik, ekonomi dan sosial dengan Swedia, atau memanggil Dubesnya di Swedia atau memanggil dubes Swedia yang ada di negaranya. Atau perlu juga dipertimbangkan boikot yang lebih luas terhadap produk-produk Swedia, karena pihak Swedia masih terus saja tidak menghormati sikap dan harapan dunia Islam,” tukasnya.

Lebih lanjut, HNW mendengar adanya rencana dari Kementerian Hukum Swedia yang sedang mengkaji untuk merevisi aturan hukum nasionalnya agar bisa menjerat pelaku-pelaku penistaan agama, seperti pembakaran dan penistaan Alquran tersebut. Bila serius, maka langkah ini perlu didukung, dan harus benar-benar konkret dilakukan oleh pemerintah Swedia, untuk menghentikan sikap intoleran, menguatkan moderasi dan toleransi antar umat beragama se dunia, dan juga merawat harmoni antar negara.

HNW mengatakan, meski hal tersebut berkaitan dengan hukum nasional Swedia, tetapi hal itu bukan lagi hanya masuk ke dalam wilayah domestik Swedia. “Ini bukan lagi persoalan domestik, karena efeknya menyasar umat Islam di seluruh dunia serta harmoni hubungan antar negara di dunia. Dan koreksi serius dan segera atas laku intoleransi tersebut juga penting segera diwujudkan, bila Swedia memang menghendaki hubungan yang baik dan produktif antara Swedia dan dunia Islam,” ujarnya.

Apalagi, lanjut HNW, rencana perbaikan aturan hukum di Swedia tersebut juga sejalan dengan instrumen hukum internasional dan Eropa, seperti Resolusi Dewan HAM PBB nomor A/HRC/53/L/23 yang diputuskan pada 12 Juli 2023 di Genewa, Swiss, dan juga putusan Pengadilan HAM Eropa pada 2018 lalu yang menyatakan bahwa penghinaan terhadap simbol Agama seperti kitab suci alQuran dan Nabi Muhammad SAW adalah penistaan agama, dan itu semua tidak termasuk kebebasan berekspresi,” pungkasnya.