JAKARTA - Beijing mengecam balik tuduhan NATO bahwa China menantang kepentingan dan keamanan blok tersebut, dan menentang setiap upaya aliansi militer untuk memperluas jejaknya ke kawasan Asia-Pasifik.

Dalam komunike dengan kata-kata keras yang dikeluarkan di tengah-tengah pertemuan puncak dua hari di ibu kota Lituania, Vilnius pada hari Selasa, NATO mengatakan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menantang kepentingan, keamanan, dan nilai-nilainya dengan "ambisi dan kebijakan pemaksaannya".

"RRT menggunakan berbagai alat politik, ekonomi, dan militer untuk meningkatkan jejak globalnya dan memproyeksikan kekuatannya, sementara tetap tidak jelas tentang strategi, niat, dan pembangunan militernya," kata para kepala negara NATO dalam komunike mereka.

"Operasi hibrid dan dunia maya RRT yang berbahaya serta retorika konfrontatif dan disinformasinya menargetkan Sekutu dan membahayakan keamanan Aliansi."

Misi Tiongkok untuk Eropa mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa isi komunike yang terkait dengan Tiongkok mengabaikan fakta-fakta dasar, mendistorsi posisi dan kebijakan Tiongkok, dan dengan sengaja mendiskreditkan Tiongkok.

"Kami dengan tegas menentang dan menolak ini," katanya.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan kepada wartawan di KTT bahwa meskipun China bukan "musuh" NATO, China semakin menantang tatanan internasional berbasis aturan dengan "perilaku pemaksaannya".

"China semakin menantang tatanan internasional berbasis aturan, menolak mengutuk perang Rusia melawan Ukraina, mengancam Taiwan, dan melakukan pembangunan militer yang substansial," katanya.

Namun, NATO tidak menyebutkan Taiwan dalam komunikenya.

Kementerian luar negeri Taiwan mengatakan "sangat berarti" bagi Stoltenberg untuk sekali lagi dengan jelas mengungkapkan keprihatinannya terhadap keamanan di Selat Taiwan.

Taiwan adalah anggota kawasan Indo-Pasifik yang bertanggung jawab dan demokratis, dan bersedia bekerja dengan mitra yang berpikiran sama seperti Eropa dan Amerika Serikat untuk bersama-sama memerangi paksaan dan tantangan dari rezim otoriter, tambahnya.

Kehadiran di KTT dua hari itu juga termasuk beberapa pemimpin Asia-Pasifik.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, bergabung untuk kedua kalinya, bertujuan untuk mengingatkan aliansi militer agar memperhatikan risiko Asia Timur, sementara Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mencari kerja sama keamanan internasional yang lebih dalam di tengah meningkatnya ancaman dan ketegangan Korea Utara atas China.

Pada bulan Mei, Kishida mengatakan Jepang tidak memiliki rencana untuk menjadi anggota NATO, meskipun NATO merencanakan sebuah kantor di Tokyo, yang pertama di Asia, untuk memfasilitasi konsultasi di wilayah tersebut.

Misi China mengatakan China dengan tegas menentang "gerakan ke timur NATO ke kawasan Asia-Pasifik" dan memperingatkan setiap tindakan yang mengancam hak-hak Beijing akan ditanggapi dengan tanggapan tegas.

"Setiap tindakan yang membahayakan hak dan kepentingan sah China akan ditanggapi dengan tegas," katanya.

Dalam komunike tersebut, NATO mengatakan China berusaha untuk mengendalikan sektor teknologi dan industri utama, infrastruktur kritis, dan material strategis serta rantai pasokan, dan bahwa Beijing juga menggunakan pengaruh ekonominya untuk menciptakan ketergantungan strategis dan meningkatkan pengaruhnya.

Kantor berita Xinhua yang dikelola pemerintah China membalas, mengatakan dalam sebuah laporan bahwa perang dan konflik yang melibatkan negara-negara NATO menunjukkan bahwa blok tersebut merupakan "tantangan besar" bagi perdamaian dan stabilitas global.

“Terlepas dari semua kekacauan dan konflik yang telah ditimbulkan, NATO menyebarkan tentakelnya ke kawasan Asia-Pasifik dengan tujuan tegas untuk menahan China.”