JAKARTA - Pengadilan Thailand pada Rabu membebaskan lima pengunjuk rasa anti-pemerintah yang didakwa atas tuduhan percobaan kekerasan terhadap ratu negara itu saat demonstrasi pada tahun 2020, kata sebuah kelompok bantuan hukum.

Kasus tersebut bermula dari sebuah peristiwa di puncak demonstrasi pro-demokrasi pada tahun 2020, di mana iring-iringan mobil yang membawa Ratu Suthida dicemooh saat melewati sekelompok pengunjuk rasa.

Demonstrasi yang dipimpin pemuda juga menyerukan reformasi kerajaan termasuk mengubah undang-undang lese majeste yang kontroversial, yang menghukum setiap penghinaan yang dirasakan kerajaan hingga 15 tahun penjara.

Monarki, yang dianggap keramat oleh banyak orang Thailand, secara resmi berada di atas politik dan secara konstitusional diabadikan dalam "pemujaan yang dihormati".

Rekaman video insiden Oktober 2020 menunjukkan pihak berwenang mendorong para aktivis menjauh dari konvoi.

"Pengadilan melihat bahwa polisi tidak membuka jalan bagi iring-iringan mobil kerajaan ... tidak ada pengumuman sebelum prosesi," kata Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand pada hari Rabu.

"Kesaksian saksi berbeda dan bahkan polisi di daerah itu tidak tahu akan ada iring-iringan mobil kerajaan (yang lewat)," kata kelompok itu.

Pengadilan tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Lima aktivis telah didakwa berdasarkan undang-undang yang menghukum kekerasan atau percobaan kekerasan terhadap ratu, pewaris atau bupati dengan hukuman minimal 16 tahun penjara.

Pelanggaran yang lebih serius dari hukum yang sama dapat menyebabkan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

"Saya sangat senang kami telah melawan ini dan bersikeras tidak bersalah," kata aktivis Bunkueanun "Francis" Paothong, 23, kepada Reuters melalui telepon setelah putusan.