JAKARTA - Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menegaskan tekadnya mendukung upaya pemerintah daerah dan masyarakat kabupaten Majalengka yang tengah mengusahakan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada KH. Abdul Chalim.

Yandri memaparkan, semasa hidupnya KH. Abdul Chalim adalah seorang pejuang, yang turut memperjuangkan kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa. KH. Abdul Chalim juga ulama besar, yang melahirkan kyai-kyai besar, di zaman sekarang. Selain itu KH. Abdul Chalim juga seorang politisi yang ikut berkiprah menjadi anggota MPR RI.

"Sebagai pendiri Pergunu (Persatuan Guru Nahdlatul Ulama) dan satu dari tiga pendiri Nahdlatul Ulama bersama KH. Hasyim Asy`ari serta KH. Abdul Wahab Chasbullah jasa-jasa KH. Abdul Chalim sangat jelas, karena tersimpan rapi dalam sejarah bangsa Indonesia," ujar Yandri dalam keterangannya, Minggu (18/6/23).

"Tidak ada alasan, yang bisa digunakan untuk menolak penganugerahan gelar pahlawan kepada beliau. Saya yakin, jika pemikiran serta keteladanan KH. Abdul Chalim diteruskan jajaran Pergunu, ke depan Sekolah-sekolah di lingkungan Nahdlatul Ulama pasti akan semakin diperhitungkan," sambungnya.

Pernyataan itu disampaikan Yandri Susanto saat menjadi pembicara kunci pada acara Halaqoh alim ulama dalam rangka Mukernas ke V Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP Pergunu). Acara tersebut berlangsung di alun-alun Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Sabtu (17/6/2023).

Sebanyak 30 ribu lebih pondok pesantren dan lebih dari 5 juta santri yang ada dilingkungan pendidikan Nahdlatul Ulama, menurut Yandri adalah bukti besarnya kiprah NU dalam pembangunan bangsa. Karena itu, sudah sepantasnya jika pemerintah memberi penghargaan, bagi kalangan Pergunu. Karena kiprah serta jasa-jasanya tak perlu diragukan. Meski banyak di antara mereka masih ada yang kurang sejahtera dan bahkan belum sejahtera, tetapi mereka terus berkontribusi dalam dunia pendidikan. Karena tugas mengajar yang mereka lakukan, bukan semata-mata karena uang. Dan dengan kerja kerasnya, Pergunu sudah berkontribusi menjadi pemersatu bangsa dan ikut membangun peradaban dunia.

"Kalau negeri ini ingin lebih berbudaya, kita harus semakin memperhatikan kesejahteraan para guru. Sebagaimana mereka berkomitmen pada pendidikan dan anak-anak didiknya. Jangan sampai pemerintah membiarkan para guru menghadapi keterbatasannya sendirian, tanpa uluran tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena mereka adalah ujung tombak kemajuan bangsa," kata mantan Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Terbukti, kata Yandri sesaat setelah Hirosima dan Nagasaki di bom oleh sekutu, pertanyaan pertama pemerintah Jepang bukan berapa pabrik yang masih berdiri, atau berapa tentara yang masih hidup. "Tetapi yang ditanyakan pemerintah Jepang waktu itu adalah, berapa guru yang masih hidup untuk bisa meneruskan pendidikan," tutup Yandri.