• Info DPR

Sekjen DPR: Tiket Garuda Timwas Haji DPR Tidak Gratis

Tim Cek Fakta | Rabu, 14/06/2023 20:19 WIB
Sekjen DPR: Tiket Garuda Timwas Haji DPR Tidak Gratis Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Foto: dpr.go.id

JAKARTA - Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, untuk menjalankan fungsi pengawasan, di musim haji tahun ini DPR RI akan bergerak ke tanah suci.

Tim Pengawas (Timwas) haji DPR RI yang akan berangkat sekitar 80 orang, terdiri dari anggota Komisi VIII yang membidangi agama, Komisi V yang membidangi masalah transportasi, Komisi IX yang menangani kesehatan, Komisi VI DPR yang membidangi BUMN, dan Sekretariat Jenderal.

Timwas Haji DPR tak lain untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji termasuk di dalamnya pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia berjalan dengan baik. Baik dari sisi pelayanan transportasi, pemondokan atau penginapan, makanan, sampai pada pelayanan kesehatan jemaah calon haji di tanah suci.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menegaskan tiket pesawat tim pengawas haji dari DPR tidak gratis.

“Saya hubungi Dirut Garuda untuk minta tolong dicarikan tiket atau seat untuk Timwas. Tapi saya tegaskan disini ya, tidak minta gratis, kami tetap membayar. Karena kami paham sekali Garuda perusahaan Tbk, jangankan gratis, diskon saja tidak bisa, apalagi ini untuk 80 tiket,” ungkap Indra kepada media di Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Meski demikian, lanjut Indra, bahkan hingga saat ini belum ada kesanggupan atau kepastian dari Dirut Garuda untuk ketersediaan tiket penerbangan dari Garuda.

Oleh karenanya, pihaknya tengah membicarakan atau mendiskusikan kembali untuk mencari solusi terakhir, jika hingga waktu yang ditentukan belum juga ada kepastian dari Garuda.

Salah satunya dengan menggunakan maskapai penerbangan lainnya di luar Garuda.

“Kami sih masih berharap bisa menggunakan Garuda yang merupakan maskapai kebanggaan dalam negeri. Namun jika memang tidak ada, kami akan cari jalan keluar. Misalnya dengan menggunakan maskapai lain atau maskapai asing. Sehingga DPR pun akan tetap bisa menjalankan fungsi pengawasan yang diamanahkan undang-undang dengan baik. Sekaligus bisa memastikan jemaah haji Indonesia mendapat pelayanan dengan baik saat menjalankan rukun Islam ke lima tersebut,” tutur Indra.