JAKARTA - Wacana penerapan sistem pemilu tertutup memicu adanya dampak negatif bagi banyak calon legislatif dan partainya. Konsekuensi tersebut akan terasa oleh Partai politik dan caleg yang sudah resmi mendaftarkan dirinya.

Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan bahwa dampak negatif yang terjadi jika diterapkannya sistem proposional tertutup yakni mengakarnya oligarki serta nepotisme di Parlemen. Hal itu dikarenakan sedikitnya persentase caleg untuk lolos ke Senayan jika partainya berada di nomor urut terbawah.

“Pada sistem tertutup partai menjadi sangat powerful dan anggota partai hanya skrup-skrup kecil yang nasibnya akan ditentukan sepenuhnya oleh partai,” ujar Lucius, Selasa (30/5).

Sistem Proposional tertutup cenderung akan membuat para partai politik yang berkuasa bebas menentukan calegnya sendiri. Lucius mengatakan bahawa hal paling ditakutkan yaitu parpol yang berkuasa nantinya akan memilih anggota keluarga atau kerabatnya sendiri untuk menjadi calegnya.

Parpol yang berkuasa juga cenderung akan menempati nomor urut pertama dan mengunci tiket kursi parlemen. Artinya, hanya partai besar saja yang dapat bertarung di kancah teratas politik Indonesia.

Sedangkan untuk partai nomor urut besar, menurut Lucius hanya akan gigit jari karena persentase lolos ke parlemen amat sangat kecil. Hal seperti itu justru akan memperburuk wajah DPR RI karena proses rekrutmen anggota legislatif bergantung pada elektabilitas partai.

“Kecenderungan tata kelola parpol yang oligarkis akan mendapatkan dukungan dari sistem yang tertutup karena parpol berkuasa menentukan caleg dari lingkaran keluarga atau kerabat yang akan menempati nomor urut 1 yang sekaligus berarti bahwa peluang memperoleh kursi,” tambahnya.

Lanjut Lucius, pola seperti itu sangat tidak sejalan dengan demokrasi Indonesia dan nafas reformasi. Karena, para legislator yang nantinya sudah lolos ke Senayan hanya sebagai boneka karena sejak awal sudah dalam cengkeraman parpol.

“Bagaimana bisa membawa perubahan jika semua anggota DPR sejak awal sudah dalam cengkeraman parpol dan okigarki,” pungkasnya.