JAKARTA - Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan pemimpin Brasil Luis Inacio Lula de Silva pada Senin menyerang sanksi AS terhadap Venezuela dan Maduro mengatakan dia berharap pertemuan puncak regional Amerika Selatan di Brasilia akan menyerukan penghentiannya.

Lula menyebut sanksi AS "sangat dibesar-besarkan" dan mengkritik Amerika Serikat karena menyangkal legitimasi Maduro, yang dianggap oleh Washington sebagai pemimpin otoriter yang tidak mengizinkan pemilihan umum yang bebas.

Maduro melakukan kunjungan pertamanya ke Brasil sejak 2015 memanfaatkan hubungan yang lebih hangat sebelum 11 presiden Amerika Selatan bertemu di Brasilia pada Selasa.

Presiden Venezuela juga mengatakan negaranya ingin menjadi bagian dari kelompok BRICS dari negara-negara berkembang terkemuka, yang menurut Lula akan dia sukai secara pribadi.

Mantan Presiden sayap kanan Brasil Jair Bolsonaro telah melarang Maduro memasuki Brasil ketika dia menjabat pada 2019, sebuah langkah yang dicabut Lula ketika dia kembali berkuasa tahun ini.

"Kita sedang menjalani momen bersejarah ... sulit dipercaya bertahun-tahun berlalu tanpa dialog dengan tetangga yang berbagi wilayah Amazon dengan kita," kata Lula pada konferensi pers bersama.

Di antara isu-isu dalam agenda mereka adalah utang besar Venezuela dengan Bank Pembangunan Nasional Brasil, kata para pejabat Brasil. Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad dijadwalkan bertemu dengan Maduro dan Lula, tambah mereka, dan presiden perusahaan minyak negara Petrobras, Jean Paul Prates.

Lula mengatakan dia berdebat dengan Amerika Serikat dan sesama Sosial Demokrat atas legitimasi Maduro dan "900 sanksi" yang dihadapi Venezuela. "Saya pikir sangat tidak masuk akal jika mereka menyangkal bahwa Maduro adalah presiden Venezuela," katanya.

Para presiden Amerika Selatan, semua kecuali Peru, akan membahas peluncuran blok kerja sama menggantikan UNASUR yang sudah mati, yang dibentuk pada 2008 selama kepresidenan Lula sebelumnya dengan para pemimpin sayap kiri pada masa Venezuela dan Argentina, Hugo Chavez dan Cristina Kirchner, masing-masing.

Organisasi itu gagal ketika beberapa negara Amerika Selatan memilih pemerintah sayap kanan, menciptakan celah diplomatik di benua itu.