JAKARTA - Rasio utang ditargetkan di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Rasio utang terhadap PDB hingga 31 Maret 2023 mencapai 39,17%. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang ditetapkan maksimal sebesar 60% terhadap PDB, sehingga saat ini masih aman.

Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk berjalan secara inovatif, pruden, dan berkesinambungan. Dengan kisaran utang tersebut defisit direncanakan berkisar 2,16% hingga 2,64% dari PDB.

“Upaya untuk mendorong pembiayaan yang prudent, kreatif, inovatif, dan berkesinambungan ditempuh dengan mengendalikan rasio utang dalam batas manageable,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR pada Jumat (19/5/2023).

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2024 tercatat pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,81% hingga 12,38% dari PDB.

Pada saat yang sama belanja negara mencapai rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB. Keseimbangan primer berada pada kisaran defisit 0,43% hingga surplus 0,003% dari PDB.

‘Kinerja pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat, yang didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi, akan mampu meningkatkan pendapatan negara,” tutur Menkeu.

Adapun asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%; inflasi 1,5% hingga 3,5%; nilai tukar Rupiah Rp 14.700 hingga Rp 15.300 per USD; tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%; harga minyak mentah Indonesia US$ 75 hingga US$ 85 per barel; lifting minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan lifting gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.