JAKARTA - Pemimpin Hong Kong mengatakan pada Selasa perpustakaan umum diperlukan untuk memastikan buku tidak melanggar hukum setempat, di tengah kritik bahwa banyak buku dan video yang berkaitan dengan penumpasan Lapangan Tiananmen China kini telah dihapus dari rak perpustakaan.

"Buku-buku ini dapat diakses oleh orang-orang di toko buku swasta. Jika mereka ingin membeli, mereka dapat membelinya," kata kepala eksekutif Hong Kong John Lee kepada wartawan ketika ditanya tentang penghapusan literatur dan dokumenter 4 Juni dari perpustakaan umum.

"Yang perlu dilakukan perpustakaan adalah memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum apa pun di Hong Kong, termasuk tentu saja, hak cipta, dll, dan juga jika mereka menyebarkan pesan apa pun yang tidak sesuai dengan kepentingan Hong Kong," tambah Lee, tanpa menguraikan.

Hong Kong, yang kembali dari pemerintahan Inggris ke China pada tahun 1997 dengan janji kebebasan yang luas, dalam beberapa tahun terakhir telah mengekang kebebasan individu di bawah undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan China.

Namun, otoritas China mengatakan undang-undang keamanan telah membawa stabilitas setelah protes massa pro-demokrasi pada 2019.

Tugu peringatan publik dan peringatan penumpasan berdarah China di Lapangan Tiananmen pada tahun 1989 pernah diizinkan di Hong Kong, tidak seperti China daratan yang menjadi topik yang tabu dan disensor.

Namun, dalam tiga tahun terakhir, otoritas Hong Kong telah melarang acara penyalaan lilin tahunan pada tanggal 4 Juni dengan alasan jarak sosial COVID, dan monumen publik termasuk patung "dewi demokrasi" telah dibongkar dari 3 universitas.

Dengan pencabutan pembatasan COVID tahun ini, beberapa aktivis menyerukan agar acara 4 Juni dilanjutkan.

Surat kabar Ming Pao Hong Kong melaporkan bahwa lebih dari 40 persen materi video dan buku yang melibatkan "tema politik" telah dihapus dari perpustakaan umum sejak 2020.

Komisi Audit yang didukung pemerintah mengatakan dalam laporan bulan April bahwa tinjauan pemerintah selama dua tahun atas bahan perpustakaan hampir selesai dari "buku perpustakaan yang secara nyata bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional dan mengeluarkannya dari koleksi perpustakaan".

Undang-undang keamanan nasional, yang menghukum tindakan termasuk subversi dan kolusi dengan pasukan asing dengan kemungkinan penjara seumur hidup, telah dikritik sebagai alat represi oleh beberapa negara termasuk Amerika Serikat.