JAKARTA - Militer yang berkuasa di Myanmar tidak membuat kemajuan berarti dalam mengimplementasikan rencana perdamaian yang disepakati dengan ASEAN dua tahun lalu. Blok tersebut harus menunjukkan persatuan dalam memutuskan bagaimana mengatasi krisis yang meningkat, kata presiden Indonesia pada hari Kamis.

Joko Widodo, yang merupakan ketua Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun ini, berbicara pada hari kedua pertemuan para pemimpin ASEAN di kota Labuan Bajo, di mana "konsensus lima poin", atau "5PC" , demikian sebutan rencana perdamaian Myanmar, menjadi sorotan.

"Saya harus bicara terus terang. Dalam implementasi 5PC, belum ada kemajuan yang signifikan," ujarnya. “Oleh karena itu, persatuan ASEAN diperlukan untuk memutuskan langkah selanjutnya.”

Presiden meminta kelompok beranggotakan 10 orang, di mana Myanmar adalah anggotanya, untuk memetakan jalan ke depan untuk mengurangi kekerasan yang meningkat di Myanmar sejak tentara menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi pada tahun 2021.

Kudeta tersebut memicu protes luas yang ditumpas oleh militer. Tentara sejak itu memerangi pemberontak etnis minoritas yang mencari penentuan nasib sendiri dan bersekutu dengan pejuang pro-demokrasi.

Sebagai ketua ASEAN, Indonesia telah berbicara dengan semua pihak dalam beberapa bulan terakhir dalam upaya untuk mewujudkan pembicaraan.

ASEAN bulan lalu mengutuk militer atas salah satu serangan udara terbaru dan paling mematikan yang menewaskan sedikitnya 100 orang. Junta mengatakan sedang memerangi "teroris".

ASEAN telah melarang para pemimpin junta Myanmar untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi karena kegagalannya untuk mengimplementasikan rencana tersebut, yang disetujui oleh jenderal tertinggi pada April 2021 dalam sebuah pertemuan di Jakarta.

Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn mengatakan kepada Reuters di sela-sela KTT bahwa rencana tersebut, yang melibatkan penghentian kekerasan, akses kemanusiaan dan dialog di antara semua pihak, akan tetap menjadi dasar untuk terlibat dengan junta.

“Dari pihak ASEAN, ada keinginan kuat untuk membantu Myanmar, tapi itu tidak mudah,” ujarnya seraya menambahkan: “Roma tidak dibangun dalam semalam”.

"Yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa kekerasan dihilangkan. Itulah intinya."

Di tengah laporan tentang ketidaksepakatan dalam ASEAN tentang bagaimana menangani krisis Myanmar, menteri luar negeri Malaysia, Zambry Abdul Kadir, mengatakan blok itu serius tentang masalah ini "tetapi harus bersatu".

"Semua orang ingin menemukan solusi damai, dan yang langgeng," katanya.

Para pemimpin ASEAN juga telah berjanji untuk bekerja sama dalam memerangi perdagangan manusia, melindungi pekerja migran, dan mendukung industri kendaraan elektronik.