JAKARTA - Filipina akan mengajukan bandingnya mempertanyakan yurisdiksi dan otoritas Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki pembunuhan selama `perang melawan narkoba` mantan Presiden Rodrigo Duterte, kata pengacara utamanya pada Rabu.

Pernyataan itu muncul setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr mengatakan bulan lalu dia akan memutuskan kontak dengan ICC setelah menolak permintaan pemerintah untuk menangguhkan penyelidikan atas ribuan pembunuhan selama kampanye anti-narkotika yang brutal.

"Banding tidak akan ditarik. Kami akan mengejarnya," kata Jaksa Agung Menardo Guevarra, yang merupakan menteri kehakiman di bawah Duterte, kepada Reuters.

Guevarra mengatakan pernyataan presiden berarti Filipina akan "keluar dari ICC setelah menghabiskan upaya hukum kami dalam kerangka Statuta Roma".

ICC, pengadilan upaya terakhir, menyetujui pada September 2021 penyelidikan formal atas kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga dilakukan di bawah kepemimpinan Duterte, tetapi ICC menangguhkan penyelidikannya pada November 2021 atas permintaan Manila yang mengatakan sedang melakukan penyelidikannya sendiri.

Penyelidikan ICC dibuka kembali pada Januari 2023.

Filipina mengatakan ICC tidak boleh memaksakan negara itu, yang tidak lagi menandatangani pengadilan internasional setelah Duterte secara resmi menarik diri dari pengadilan pada 2019, menuduhnya berprasangka buruk.

Tetapi jaksa agung pengadilan Karim Khan mengatakan ICC memiliki yurisdiksi karena negara tersebut adalah salah satu pihak pada saat kejahatan yang dituduhkan dilakukan. Khan meminta pengadilan pada 4 April untuk menolak banding Manila dan menegakkan keputusan sebelumnya untuk mengizinkan dimulainya kembali penyelidikan.

Khan mengatakan dugaan kejahatan itu "sangat serius, dan tampaknya paling tidak didorong dan dimaafkan oleh pejabat tinggi pemerintah, hingga dan termasuk mantan Presiden."

Mengutip informasi yang tersedia, Khan mengatakan sebanyak 30.000 warga sipil - termasuk anak-anak - dibunuh oleh polisi atau orang tak dikenal "tampaknya bertindak berkoordinasi dengan polisi".

Filipina akan "menyangkal argumen jaksa dalam jawaban kami," kata Guevarra.

Polisi mengatakan 6.200 tersangka tewas dalam operasi anti-narkoba yang berakhir dengan tembak-menembak tetapi menolak tuduhan kelompok hak asasi manusia atas eksekusi sistematis dan menutup-nutupi.