JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin minta pemerintah antisipasi kenaikan inflasi bahan pangan. Tingginya permintaan jelang Idul Fitri diyakini membuat harga-harga naik.

"Belum lagi, kalau pasokan barangnya tidak lancar yang dapat membuat kelangkaan di pasar. Ini yang sering dikeluhkan ibu-ibu karena pengeluarannya bertambah akibat kenaikan harga. Yang dikhawatirkan juga akan mempengaruhi kemampuan konsumsi masyarakat," kata Puteri kepada wartawan, Sabtu (8/4/2023).

Hal yang sama diutarakan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI di Provinsi DIY, belum lama ini.

Politikus Golkar ini mendorong Bank Indonesia (BI) untuk menggencarkan peran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai upaya menjaga stabilitas inflasi di daerah.

"Gerakan ini di antaranya diwujudkan melalui operasi pasar dan gelar pangan murah yang pasti akan sangat membantu masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Sehingga, mereka mampu mendapat bahan pangan dengan harga yang murah dan terjangkau. Harapannya, kegiatan ini dapat meringankan pengeluaran jelang lebaran," kata Puteri.

Selain itu, lanjut dia, GNPIP fokus terhadap upaya ketahanan pangan nasional melalui kegiatan pangan mandiri, replikasi best practices, hilirisasi pangan, pupuk organik, alsintan dan saprotan, distribusi pangan, hingga digitalisasi data.

Legislator Golkar itu menilai hal ini sejalan dengan dukungan pemerintah yang mengalokasikan anggaran untuk ketahanan pangan hingga Rp104,2 Triliun pada APBN 2023.

"Kami pastinya mendukung segenap program unggulan yang dilakukan pemerintah dan BI dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional guna mengantisipasi ancaman krisis pangan secara global," kata dia.

Di sisi lain, Puteri menyebut jika pemerintah telah memberikan bantuan pangan berupa beras, telur, dan daging ayam kepada 21,35 juta penerima selama 3 bulan dari Maret-Mei 2023.

"Komoditas ini memang menjadi kontributor utama dalam inflasi pangan. Makanya, kami harap bantuan pangan ini nantinya juga tersalurkan secara tepat sasaran dan tepat waktu. Harus dipastikan tersalurkan setiap bulan supaya tidak tertunda yang dikhawatirkan berdampak pada daya beli," kata dia.

Menutup keterangannya, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini mengingatkan BI bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk terus mendukung Kerja sama Antar Daerah (KAD) untuk memenuhi kecukupan pangan guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah.

Sebelumnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut inflasi di wilayahnya pada Maret 2023 mencapai 6,11 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan nasional yang berada pada level 4,97 persen (yoy). Hal ini dipengaruhi faktor utama yang berasal dari inflasi pangan akibat kenaikan harga beras, hingga telur ayam.