JAKARTA - Mahkamah Agung Pakistan memerintahkan pada hari Selasa bahwa pemilihan di dua provinsi harus dilanjutkan pada 15 Mei meskipun pemerintah enggan untuk mengadakan pemungutan suara sekarang karena berjuang dengan krisis ekonomi dan tantangan politik dari oposisi.

Perdana menteri terguling Imran Khan telah mendorong pemilihan majelis di provinsi Punjab dan Khyber Pakhtunkhwa sebagai bagian dari kampanye untuk memaksa pemilihan umum dini yang telah dia lakukan sejak dipaksa dari jabatannya setahun lalu setelah kehilangan mosi percaya.

Perdana Menteri Shehbaz Sharif telah menolak seruan Khan untuk pemilihan umum lebih awal dan pemerintahnya telah mendukung penundaan komisi pemilihan dalam pemungutan suara di dua provinsi hingga 8 Oktober.

Komisi mengutip kurangnya sumber daya dan pemerintah setuju dengan mengatakan bahwa tidak mungkin untuk menyelenggarakan pemilihan provinsi sementara negara sedang berjuang dengan krisis ekonomi dan dengan pemilihan umum sekitar awal Oktober.

Namun Mahkamah Agung memutuskan penundaan itu ilegal dan pemungutan suara di kedua provinsi itu harus diadakan antara 30 April dan 15 Mei.

Partai Khan memuji keputusan itu tetapi pemerintah mengatakan itu menimbulkan masalah.

"Ini akan memperdalam krisis negara," Menteri Hukum Azam Nazeer Tarar mengatakan pada konferensi pers.

Partai Tehreek-e-Insaf Pakistan pimpinan Khan dan sekutunya telah memerintah di kedua provinsi tersebut dan telah membubarkan majelis mereka lebih awal dengan harapan dapat memaksa pemerintah Sharif menyetujui tuntutan mereka untuk pemilihan umum lebih awal.

Pengadilan, menurut salinan putusannya yang dilihat oleh Reuters, mengatakan penundaan itu tidak konstitusional dan melanggar hukum.

Dikatakan pemilihan majelis provinsi di Punjab, provinsi Pakistan yang paling makmur dan penting secara politik harus dilakukan pada 14 Mei.

Tanggal pemungutan suara di provinsi barat laut Khyber Pakhtunkhwa akan diputuskan kemudian, sambil menunggu masalah teknis, kata pengadilan.

Pengadilan juga memerintahkan pemerintah untuk memberikan 21 miliar rupee ($ 73,17 juta) kepada komisi pemilihan untuk menyelenggarakan dua pemilihan provinsi.

Putusan Mahkamah Agung juga menyoroti ketegangan terbaru antara mahkamah agung dan pemerintah di negara dengan tradisi panjang peradilan yang aktif secara politik.

Parlemen pekan lalu memperkenalkan rancangan undang-undang untuk memotong kekuasaan Mahkamah Agung.