JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani berdialog dengan sejumlah petani dan nelayan di Sumatera Selatan. Sekitar 700 orang yang terdiri para petani dan nelayan tersebut mengungkapkan kegundahan mereka soal pangan.

Politisi PDI-Perjuangan itu juga menyerahkan bantuan. Di antaranya adalah traktor roda 4, combine harvester multiguna, alat untuk program ternak Sapi Ruminansia, eskavator dan mesin penyedot lumpur. Kemudian, bantuan untuk kebutuhan program kampung nelayan maju, program Biofolk Lele, program instalasi pengelolahan air dengan Teknologi Bio Alkaline, program makmur, hingga hutan program kehutanan dan bantuan stimulus perumahan swadaya, serta program percepatan peningkatan tata guna air irigasi.

“Bantuan-bantuan yang diberikan untuk membantu bapak dan ibu agar bisa mensejahterakan keluarga dan daerahnya,” kata Puan saat berdialog dengan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan diselenggarakan di Gedung Serbaguna PT Pusri Palembang, dilansir dpr.go.id, Sabtu (4/3/2023).

Ia mengajak beberapa orang perwakilan petani untuk naik ke atas podium dan menyampaikan aspirasinya. Petani Banyuasin bernama Sumitro mengeluhkan soal sulitnya mendapat pupuk bersubsidi.

“Kita dapat tapi hanya separuhnya, jadi separuhnya lagi beli. Kami mau beli asal ada barangnya, tapi ini sulit. Padahal Banyuasin lumbung pangan. Dan kami juga terkendala masalah transportasi untuk pasarkan hasil. Jalannya tidak layak sepanjang 60 km,” curhat petani asal Jawa itu.

Sumitro berharap agar dibuatkan jembatan agar hasil panen petani bisa dijual dengan harga yang lebih bagus. Sebab saat ini petani Banyuasin hanya bisa menjual hasil panen padi seharga Rp4.200/kg. Jika ada jembatan, distribusi disebutnya akan lebih baik sehingga harga padi bisa dijual dengan harga lebih dari Rp5.000/kg.

Menanggapi harapan Sumitro, Perempuan Pertama sebagai Ketua DPR RI itu meminta anggota DPR dan DPRD dapil setempat berkoordinasi menyelesaikan persoalan petani di Banyuasin.

Ia berjanji akan mencarikan solusi. “Masalahnya soal disrribusi pupuk. Padahal saya lihat pupuk cukup. Ini lintas kementerian harus duduk bersama karena ini masalah dari dulu,” tukas Puan.