JAKARTA - Pusat Strategi Kebijakan Kawasan  Asia Pasifik dan Afrika (PSKK Aspasaf), Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN), Kementerian Luar Negeri RI, menyelenggarakan sosialisasi kajian tentang “Pemanfaatan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Jakarta (30/3/2023).

“Sosialisasi ini sekaligus merupakan diseminasi implementasi hasil penajaman rekomendasi strategi kebijakan luar negeri terkait diplomasi ekonomi Indonesia yang kiranya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh pemangku kepentingan di Indonesia. Oleh karena itu, Sosialisasi hari ini kiranya dapat menjadi sarana efektif untuk memberikan analisa yang strategis kepada para pemangku kepentingan dalam memanfaatkan RCEP,” kata Kepala BSKLN Yayan G.H. Mulyana melalui keterangan resminya yang diterima katakini.com di Jakarta, Jumat (31/3/2023).

Yayan mengatakan, kajian ini untuk peningkatan perdagangan Indonesia dengan lima negara RCEP Non-ASEAN”. Kelima negara tersebut adalah Australia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Tiongkok.

Kajian reviu kebijakan dilakukan atas kerja sama PSKK Aspasaf dengan ITAPS melakukan policy review terkait pemanfaatan RCEP khususnya di bidang perdagangan dan diselesaikan akhir tahun 2022.

Policy Review ini menganalisis potensi manfaat RCEP sebagai kerja sama yang high quality, modern, komprehensif, dan saling menguntungkan, terkait bagaimana memanfaatkan  semaksimal mungkin pengaturan  chapters dalam  RCEP untuk peningkatan perdagangan yang lebih berimbang antara Indonesia dan 5 Negara RCEP Non-ASEAN.

Juga bagaimana menguji komitmen dan praktik perdagangan dengan 5 negara Non-ASEAN dalaam hubungan dagang riil yang lebih konstruktif bagi kepentingan Indonesia.

Selanjutnya bagaimana industri domestik dalam negeri dapat meningkatkan nilai kompetitifnya serta nilai comparative advantage dari produk-produk ekspor Indonesia dalam merebut pasar di Lima  Negara RCEP non-ASEAN.

Apa saja masalah dan tantangan yang dapat diidentifikasi dan dipetakan dalam peningkatan neraca perdagangan antara Indonesia dan 5 negara RCEP Non-ASEAN serta  bagaimana memitigasi masalah dan tantangan tersebut.

“Juga keuntungan apa saja yang dapat dijabarkan dalam studi ekonomi politik, keamanan, dan pembangunan Asia Pasifik melalui RCEP,” ujarnya.

Reviu kebijakan ini bahkan telah dilakukan sebelum RCEP diratifikasi oleh Indonesia. Hal ini menunjukkan keseriusan untuk memitigasi pelaksanaan RCEP agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Indonesia. Diharapkan kajian ini bisa menjadi baseline buat mengukur peluang dan tantangan dalam memanfaatkan RCEP.

“Beberapa rekomendasi disampaikan dalam pertemuan sosialisasi untuk semakin menguatkan perdagangan Indonesia dengan Lima Negara RCEP Non-ASEAN, antara lain, mengurangi non tarrif measures untuk meningkatkan volume ekspor Indonesia” kata Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika (PSKK Aspasaf), Muhammad Takdir.

Sosialisasi dihadiri  pula oleh Widyastutik, Direktur International Trade Analysis and Policy Studies (ITAPS), Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, sekaligus sebagai Ketua Tim Peneliti), wakil-wakil dari Kementerian/Lembaga, asosiasi pengusaha, media, dan stakeholder lainnya.