JAKARTA – Partai Nasional Demokrasi (NasDem) menerima pukulan telak usai kadernya yakni Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Ben Brahim S. Bahat diringkus KPK.

 

Pegiat anti korupsi, Anang Rosadi mengatakan bahwa penangkapan Ben Brahim sedikit adanya ikut campur dari orang luar selain KPK,

 

“Terlepas adanya korupsi oleh bupati Kapuas beserta istri tentu pendorongnya bisa karena dominasi merah yang selama ini kuat di kalteng bisa mempengaruhi,” ujar Anang, Rabu (29/3).

 

Lanjutnya, tertangkapnya Ben selaku kader NasDem terindikasi sudah diatur sedemikian rupa untuk menurunkan elektabilitas partai menjelang Pilpres 2024.

 

“Apalagi nasdem mencalonkan Anies baswedan sebagai capres tentu ini dianggap ancaman massa depan sehingga upaya degradasi terhadap lawan politik itu upaya2 yang nyata agar partai yang di anggap rivalitas bisa turun elektabilitasnya,” tambahnya.

 

Meski demikian, menurut Ananga sudah menjadi hal umum setiap apa yang dilakukan KPK dalam memberantas korupsi selalu dikaitkan dengan isu politik atau kriminalisasi.

 

Karena hal tersebut memiliki tingkat intervensi kekuasaan yang kemungkinan memegang kendali atas KPK.

 

“Setiap gerakan KPK terhadap penegakan hukum,memang ada kecendrungan dicurigai sebagai upaya terhadap lawan politik karena tingkat intervensi kekuasaan memungkinkan dng kekuasaan KPK dibawah presiden,” papar Anang.

 

Meski Ben seorang bupati, selain harus memeiliki sifat yang jujur juga harus berhati-hati dalam melakukan berbagai tindakan.

 

Karena menurutnya, KPK belum bisa membuktikan bahwa lembaga antirasuah tersebut merupakan lembaga yang mandiri. Hal itu terbukti dari kasus Formula E yang sejak awal terabaikan dan belum menemui titik terang.

 

“Oleh karena kepala daerah memang disamping harus bersikap jujur juga harus tetap waspada. Kita lihat kegiatan formula E yang dianggap masih diombang-ambingkan padahal audit BPKRI clear jadi wajar kalau publik beranggapan bahwa KPK bukanlah institusi yang mandiri,” pungkasnya.