JAKARTA - Kedua belah pihak dalam konflik Yaman mengatakan mereka telah setuju untuk bertukar tahanan setelah pembicaraan di Swiss yang difasilitasi oleh PBB dan Komite Palang Merah Internasional.

Kepala delegasi pemerintah Yaman mengatakan pada hari Senin sekitar 880 tahanan akan ditukar.

Kelompok Houthi Yaman yang bersekutu dengan Iran mengatakan akan membebaskan 181 tahanan, termasuk 15 warga Saudi dan tiga warga Sudan, dengan imbalan 706 tahanan dari pemerintah, menurut pernyataan di Twitter oleh kepala komite urusan tahanan Houthi Abdul Qader al-Murtada dan kepala negosiator kelompok Mohammed Abdulsalam.

PBB dan ICRC tidak segera mengkonfirmasi bahwa kesepakatan telah tercapai.

Arab Saudi juga belum mengomentari pernyataan para pejabat Houthi.

Ada harapan kesepakatan dapat memfasilitasi upaya yang lebih luas untuk mengakhiri konflik, yang telah terbantu dengan dimulainya kembali hubungan antara Iran dan Arab Saudi bulan ini.

Utusan khusus PBB Hans Grundberg mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pekan lalu bahwa ada upaya diplomatik yang intens di berbagai tingkat untuk mengakhiri pertempuran.

Pertukaran sekitar 15.000 tahanan terkait konflik telah didiskusikan sebagai langkah membangun kepercayaan utama di bawah kesepakatan mediasi PBB Desember 2018 yang dikenal sebagai Perjanjian Stockholm.

Di bawah kesepakatan itu, kedua belah pihak sepakat untuk “membebaskan semua tahanan, tahanan, orang hilang, orang yang ditahan secara sewenang-wenang dan orang yang dihilangkan secara paksa, dan mereka yang berada dalam tahanan rumah”, yang ditahan sehubungan dengan konflik, “tanpa pengecualian atau persyaratan apa pun”.

Tetapi kemajuannya lambat. Beberapa pertukaran, termasuk pada tahun 2022 dan 2020, telah dikoordinasikan oleh ICRC, bersamaan dengan kesepakatan yang lebih kecil langsung antara pihak yang bertikai.

Koalisi yang dipimpin Saudi melakukan intervensi di Yaman pada 2015 setelah Houthi yang bersekutu dengan Iran menggulingkan pemerintah dari ibu kota, Sanaa, pada 2014.

Konflik telah menciptakan salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.

Gencatan senjata yang ditengahi PBB April lalu sebagian besar telah diadakan, meskipun berakhir pada Oktober tanpa para pihak setuju untuk memperpanjangnya. (*)