JAKARTA - Sedikitnya 22 orang, termasuk tiga biksu Buddha, ditembak mati dari jarak dekat di Myanmar tengah pekan lalu, menurut laporan post-mortem seorang dokter. Para pnentang kekuasaan militer mengatakan sebagai pembantaian warga sipil yang dilakukan oleh tentara.

Seorang juru bicara junta Myanmar, yang melakukan kudeta dua tahun lalu untuk menggulingkan pemerintah terpilih, mengatakan pasukannya terlibat dalam bentrokan dengan pejuang pemberontak di wilayah Pinlaung di negara bagian Shan selatan tetapi tidak melukai warga sipil.

Juru bicara junta Zaw Min Tun mengatakan dalam sebuah pernyataan, Pasukan Pertahanan Kewarganegaraan Karenni (KNDF) dan kelompok pemberontak lainnya memasuki desa Nan Neint setelah pasukan pemerintah tiba untuk mengamankan milisi rakyat setempat.

"Ketika kelompok teroris melepaskan tembakan keras beberapa penduduk desa tewas dan terluka," katanya.

Dia tidak menanggapi beberapa panggilan dari Reuters untuk komentar lebih lanjut.

Reuters tidak dapat memverifikasi klaim tersebut secara independen.

Seorang juru bicara KNDF mengatakan tentaranya memasuki Nan Neint pada hari Minggu dan menemukan mayat berserakan di sebuah biara Buddha.

Video dan foto yang disediakan oleh KNDF dan kelompok lain, Karenni Revolution Union (KRU), menunjukkan luka tembak di badan dan kepala mayat serta lubang peluru di dinding biara. Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi keaslian materi tersebut.

Sebuah laporan post-mortem oleh Dr. Ye Zaw, yang merupakan bagian dari Pemerintah Persatuan Nasional, sebuah administrasi sipil di pengasingan yang dibentuk sejak kudeta, mengatakan bahwa senjata otomatis kemungkinan besar digunakan dari jarak dekat untuk membunuh 22 orang, termasuk tiga biksu berjubah kunyit.

"Karena tidak ada seragam militer, peralatan, dan amunisi yang ditemukan di sisa jenazah, terbukti bahwa mereka adalah warga sipil," kata laporan tersebut, yang salinannya telah ditinjau oleh Reuters.

"Karena semua mayat ditemukan di dalam kompleks biara Nan Nein, terbukti bahwa ini adalah pembantaian."

Pertempuran telah berkecamuk di daerah itu setidaknya selama dua minggu, dengan sekitar 100 bangunan dibakar di dalam dan sekitar lokasi dugaan pembantaian di Nan Neint, menurut laporan media lokal, pasukan perlawanan dan gambar satelit yang diverifikasi oleh Myanmar Witness, sebuah organisasi. yang mendokumentasikan pelanggaran HAM.

Negara Asia Tenggara itu mengalami krisis sejak militer merebut kekuasaan pada Februari 2021, mengakhiri satu dekade langkah tentatif menuju demokrasi dengan menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi.

Gerakan perlawanan, beberapa bersenjata, telah muncul di seluruh negeri, yang dilawan oleh militer dengan kekuatan mematikan dan diberi label "teroris". Beberapa pasukan militer etnis juga memihak junta.

Aung Myo Min, menteri hak asasi manusia di Pemerintah Persatuan Nasional, mengatakan junta telah menggenjot operasi tempur dan menyerang kelompok warga sipil tak bersenjata dalam setidaknya empat kejadian dalam dua minggu terakhir.

"Jelas terbukti bahwa strategi junta adalah menargetkan warga sipil, yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan," katanya kepada wartawan dalam konferensi media online.

Junta membantah menargetkan warga sipil, mengatakan pasukannya hanya menanggapi serangan oleh "teroris".

Sedikitnya 3.137 orang tewas dalam penumpasan militer sejak kudeta, menurut Asosiasi Bantuan nirlaba untuk Tahanan Politik.

PBB menuduh militer melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.