JAKARTA - Human Rights Watch pada hari Rabu menuduh otoritas Emirat secara sewenang-wenang menahan selama lebih dari 15 bulan sebanyak 2.700 pengungsi Afghanistan yang tidak memiliki jalur hukum status pengungsi atau pemukiman kembali di tempat lain.

Banyak dari mereka yang ditampung di Kota Kemanusiaan Emirates menderita depresi dan penyakit psikologis lainnya, tidak memiliki akses ke penasihat hukum, dan memiliki layanan pendidikan yang tidak memadai untuk anak-anak mereka, kata laporan Human Rights Watch.

"Kondisi kehidupan juga memburuk secara signifikan, dengan tahanan menggambarkan kepadatan yang berlebihan, kerusakan infrastruktur, dan serangan serangga," kata laporan itu tentang fasilitas di Abu Dhabi.

Laporan itu mengatakan Human Rights Watch tidak menerima tanggapan atas permintaan komentar dari kementerian dalam negeri dan luar negeri UEA.

Kantor Departemen Luar Negeri AS yang menangani relokasi warga Afghanistan mengatakan kepada kelompok itu dalam sebuah surat bahwa komitmen AS untuk memukimkan kembali warga Afghanistan yang memenuhi syarat - termasuk mereka yang berada di Kota Kemanusiaan Emirates - adalah "yang bertahan lama", kata laporan itu.

Pejabat Emirat sebelumnya mengatakan UEA menawarkan untuk sementara menampung ribuan pengungsi Afghanistan yang dievakuasi setelah Taliban mengambil alih Kabul pada Agustus 2021.

UEA, kata mereka, berkomitmen untuk memastikan pengungsi Afghanistan hidup dengan aman, aman dan bermartabat, dan Abu Dhabi bekerja sama dengan kedutaan AS untuk memukimkan kembali mereka.

Kelompok evakuasi swasta dan militer UEA menerbangkan ribuan warga Afghanistan ke UEA selama kekacauan penarikan AS dari Afghanistan yang mengakhiri perang selama 20 tahun. Beberapa kelompok swasta terus mencarter penerbangan evakuasi setelah kepergian AS.

Para pengungsi ditempatkan di Kota Kemanusiaan Emirates dan Kota Pekerja Tasameem - kompleks apartemen yang diubah menjadi perumahan pengungsi - dan banyak yang akhirnya dibebaskan untuk pemukiman kembali di Amerika Serikat, Kanada, dan negara lain.

Namun, antara 2.500 dan 2.700 warga Afghanistan tidak memenuhi syarat untuk pemukiman kembali di tempat lain dan hingga Januari tetap berada dalam apa yang disebut laporan itu sebagai "penahanan sewenang-wenang".

"Otoritas Emirat telah mengurung ribuan pencari suaka Afghanistan selama lebih dari 15 bulan dalam kondisi sempit dan menyedihkan tanpa harapan kemajuan dalam kasus mereka," kata Joey Shea, peneliti UEA dari Human Rights Watch.

Enam belas warga Afghanistan yang diwawancarai akhir tahun lalu oleh kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka tidak dapat dengan bebas meninggalkan lokasi tersebut, dengan penjaga keamanan atau pengawal mengawasi mereka dengan cermat saat mengunjungi rumah sakit dan selama satu-satunya kunjungan pusat perbelanjaan yang diizinkan.

Laporan itu mengatakan otoritas Emirat tidak mematuhi hukum internasional dan pedoman PBB untuk berurusan dengan pencari suaka dan migran, membuat penahanan mereka "sewenang-wenang".

UEA bukan merupakan pihak dalam Konvensi Pengungsi PBB.

Human Rights Watch meminta UEA untuk segera membebaskan warga Afghanistan, memberi mereka akses ke pemrosesan yang "adil dan individual" untuk menentukan status pengungsi dan persyaratan perlindungan mereka, dan mengizinkan mereka tinggal di tempat yang mereka inginkan sampai kasus mereka diselesaikan.

Organisasi tersebut mendesak Departemen Luar Negeri untuk menggunakan pengaruhnya untuk memenangkan pembebasan warga Afghanistan dan mempercepat permohonan suaka atau pembebasan bersyarat kemanusiaan.

Amerika Serikat telah memukimkan kembali lebih dari 88.000 warga Afghanistan yang dievakuasi selama dan setelah penarikan pasukan AS. Namun, ribuan orang yang bekerja untuk pemerintah AS tetap berada di Afghanistan menunggu pemrosesan aplikasi visa imigrasi khusus mereka.