JAKARTA - Hakim di Peru memperpanjang masa penahanan pra-sidang mantan Presiden Pedro Castillo menjadi 36 bulan, naik dari 18 bulan, pada hari Kamis. Hal itu menyusul pemecatan dan pemenjaraan mantan pemimpin tersebut karena berusaha secara ilegal untuk membubarkan Kongres pada bulan Desember.

Putusan penahanan tiga tahun terkait dengan tuduhan kejahatan terorganisir, menjajakan pengaruh dan menjadi kaki tangan kolusi yang dilakukan selama 17 bulan masa jabatan Castillo yang penuh gejolak.

Masa jabatan presiden sayap kiri luar ditandai dengan pergantian yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara para menteri senior dan pertikaian yang hampir konstan dengan Kongres yang didominasi oleh anggota parlemen konservatif.

"Saya dengan tegas, dan tegas, menyangkal menjadi pemimpin atau bagian dari jaringan kriminal," kata Castillo dalam sidang virtual.

Pengadilan juga menjatuhkan tiga tahun penahanan pra-sidang kepada Juan Silva, mantan menteri transportasi Castillo, yang telah buron sejak tahun lalu.

Mantan menteri perumahan Castillo, Geiner Alvarado, yang juga menjabat sebagai kepala transportasi setelah keluarnya Silva, akan tetap bebas untuk saat ini, pengadilan memutuskan. Jaksa mengatakan mereka akan mengajukan banding atas putusan itu.

Mantan presiden dan dua menterinya itu dituduh terlibat dalam skema suap terkait pembangunan jembatan, serta pembelian bahan bakar untuk perusahaan minyak milik negara Petroperu (PETROBC1.LM).

Castillo juga masih dalam penyelidikan atas tuduhan pemberontakan dan konspirasi sehubungan dengan peristiwa menjelang pemecatannya pada 7 Desember.

Sejak itu, protes nasional pecah, menyebabkan puluhan orang tewas dan ratusan lainnya terluka.

Tuntutan pengunjuk rasa termasuk pembebasan Castillo dari penjara, pengunduran diri penggantinya, Presiden Dina Boluarte, serta pemilihan cepat dan penyusunan konstitusi baru.