JAKARTA - Penawaran SR018 mulai dibuka 3 Maret 2023, pemerintah menargetkan investor memborong SR018 dan laku Rp15 triliun.

Pemerintah membuka masa penawaran Surat Berharga Negara (SBN) Ritel jenis syariah yakni Sukuk Negara Ritel (SR) seri SR018 pada Jumat (3/3/2023).

Investor ritel tanpa memandang latar belakang agama maupun kepercayaan, bisa mendapatkan SR018 dengan minimal pembelian Rp1 juta.

Berbeda dengan seri Sukuk Ritel sebelumnya yakni SR001 hingga SR017, pada SR018, pemerintah menerbitkannya dalam dua pilihan jangka waktu investasi yakni tenor 3 tahun SR018-T3 dan tenor 5 tahun SR018-T5.

Terkait itulah, pemerintah menawarkan dua kupon yang berbeda untuk dua tenor (waktu) tersebut meski keduanya sama-sama bersifat fixed rate, atau tetap hingga jatuh tempo.

Pemerintah optimistis SBN Ritel seri SR018 akan kembali laris manis diserbu investor perorangan.

Salah satu pendorongnya, adalah adanya SBN Ritel yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat.

Salah satu SBN Ritel yang jatuh tempo pada tahun ini dan tepat pada saat masa penawaran SR018 adalah seri SR012.

Pemerintah menerbitkan SR012 pada 24 Februari 2020 dan akan jatuh tempo pada 10 Maret 2023.

Bareksa mencatat bahwa SR012 yang menawarkan kupon atau imbal hasil 6,3%, laris manis diserbu 17.922 orang investor, saat penawarannya tiga tahun lalu.

Adapun nilai penjualan tercatat Rp12,14 triliun, atau tepatnya Rp12.142.572.000.000.

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Dwi Irianti Hadiningdyah seperti dilansir Bisnis mengatakan bahwa SR012 yang jatuh tempo itu bisa menjadi katalis positif bagi SR018.

Hal ini lantaran ada potensi uang investor SR012 yang cair, diinvestasikan kembali di SR018.

Target Penerbitan SR018

Lalu berapa target penerbitan SR018? Irianti seperti dilansir Bisnis dan Bareksa mengatakan pemerintah akan memasang target Rp15 triliun untuk kedua seri sukuk ritel tersebut.

Dwi mengaku optimistis animo masyarakat untuk SR018 akan tetap tinggi.

"Target penjualan SR018 oleh para Mitra Distribusi sekitar Rp 15 triliun. Pemerintah cukup optimis animo masyarakat terhadap SR018 masih tinggi," kata dia.

Dengan imbal hasil cukup menarik di tengah gejolak pasar modal saat ini, maka SR018 berpotensi diserbu investor. Karena itu, agar nggak ketinggalan dan kehabisan kuota pemesanan, investor perlu segera berinvestasi di instrumen investasi yang aman, cuan dan sesuai prinsip syariah ini.

Investor bisa membeli SR018 di pasar perdana, selama masa penawaran berlangsung di mitra distribusi resmi yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, salah satunya super app investasi Bareksa.

Dual Tenor dan Kupon SBR018

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan pada Selasa (28/2/2023) mengumumkan kupon (imbal hasil) SR018-T3 atau tenor 3 tahun sebesar 6,25% dan SR018-T5 atau tenor 5 tahun 6,4% per tahun.

Dibandingkan suku bunga acuan Bank Indonesia, yakni BI 7 Days Reverse Repo Rate yang saat ini di level 5,75%, maka selisih imbal hasil (spread) SR018 tenor 3 tahun dengan BI Rate ialah 50 basis poin atau 0,5%.

Adapun spread imbal SR018 tenor 5 tahun dengan BI Rate ialah 65 basis poin atau 0,65%.

Keputusan pemerintah menetapkan kupon SBN Ritel seri kedua di 2023 ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yakni suku bunga acuan Bank Indonesia saat penetapan kupon, imbal hasil obligasi acuan pemerintah yang berlaku di pasar untuk tenor yang sama, serta kondisi pasar global maupun domestik.

Bisa Diperdagangkan

Sukuk Ritel SR018 adalah jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang bisa diperdagangkan (tradable) di pasar sekunder. Maksudnya, investor bisa menjual atau membeli SR018 ini di pasar sebelum jatuh tempo.

Karena sifatnya tradable, harga Sukuk Ritel di pasar sekunder bisa naik atau turun, tergantung dengan permintaan dan pasokan yang ada di pasar. Bila investor membeli di harga rendah dan menjual di harga tinggi, tentu ada potensi capital gain (keuntungan dari modal) yang didapat.

Investor yang ingin membeli SR018, perlu mencatat 16 pokok ketentuan dan persyaratan investasinya berikut ini :

Sumber : Kementerian Keuangan (*)