JAKARTA - Pemerintah mengklaim jika utang pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dalam batas wajar.

Adapun nilai utang hingga akhir tahun 2022 mencapai Rp 7.733,99 triliun dengan rasio utang ke produk domestik bruto (PDB) sebesar 39,57%.

“Manajemen utang dikelola utang secara prudent. Rasio utang 39,57% ini sebenarnya sehat. Anda terobsesi dianggapnya sehat kalau enggak ada utang. Padahal, semua negara baik Brunei Darussalam, maupun Arab Saudi juga punya utang,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat (3/2/2023).

Selama ini pemerintah sudah melakukan pengelolaan utang secara bijak. Apalagi kebijakan utang pemerintah juga selalu dipantau oleh lembaga pemeringkat internasional. Dari penilaian yang dilakukan kondisi utang Indonesia dinilai masih berada dalam posisi aman.

“Rating kita dibilang positif outlook, sekarang BBB, kita akan masuk ke investment grade yang mudah-mudahan A. Itu menggambarkan bahwa kondisi utang dan investasi baik-baik saja, sustainable, kalau ugal-ugalan ya tidak mungkin positif outlook-nya,” kata Sri Mulyani.

Angka Rp 7.733,99 terbagi dalam surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 6.846,89 triliun (88,53%) dan pinjaman sebesar Rp 887,10 triliun (11,47%).

Secara rinci, jumlah utang domestik dibagi dalam Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 4.441,12 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp 1.011, 24 triliun.

Sementara itu utang dalam bentuk valas sebesar 1.394, 53 triliun dalam bentuk SUN sebesar Rp 1.064, 37 triliun dan SBSN senilai Rp 330, 16 triliun.

"Currency kita jaga antara rupiah dengan yang forex kalau kemudian kita lihat maturitasnya atau jatuh temponya harus cukup panjang," kata Sri Mulyani.